Kekesalan Petani: Percuma Ada Kartu-kartu, Kalau Pupuknya Langka

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak beberapa pekan terakhir, para petani di sejumlah daerah mengeluhkan hilangnya pupuk subsidi dari pasaran. Padahal, seharusnya petani harus sudah mulai menanam karena sudah masuk musim tanam.

Kelangkaan pupuk subsidi seolah sudah jadi masalah klasik yang selalu saja berulang. Padahal, pemerintah sudah meluncurkan Kartu Tani di mana pembelian pupuk diberikan petani sesuai kouta.

"Ini sudah dari bulan Agustus, sudah masuk musim tanam, pupuk susah dicari. Sengsara ini, kelabakan kita tanpa pupuk (pupuk subsidi langka)," keluh Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, Selasa (22/9/2020).

Kartu Tani sendiri merupakan sarana akses bagi petani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah (e-wallet) sehingga petani diharapkan bisa mendapatkan kepastikan jatah pupuk subsidi. Tanpa Kartu Petani, petani hanya bisa membeli pupuk non-subsidi.

Baca juga: Tolong Pak Jokowi, Petani Teriak Pupuk Subsidi Hilang di Pasaran

Dia menuturkan, jangankan pupuk subsidi, petani di daerahnya juga berebutan mendapatkan pupuk non-subsidi yang harganya dibanderol agen sebesar Rp 160.000 per karungnya.

"Buat apa ada Kartu Tani kalau pupuknya enggak ada. Jadi enggak terpakai karena apa yang mau dibeli dengan kartu itu. Percuma saja ada kartu-kartu selama petani susah dapat pupuk," ucap Fajar.

Selain itu, kata Fajar, pendataan penerima Kartu Petani juga masih banyak petani yang belum tedata sebagai penerima Kartu Tani.

"Karena banyak petani yang enggak dapat Kartu Tani, dia pinjam Kartu Tani tetangganya. Masalahnya kuota setiap Kartu Tani dibatasi. Akhirnya banyak yang enggak dapat subdidi, karena satu Kartu Tani dipakai dua tiga orang petani," ujar Fajar yang juga menjabat Sekretaris Desa Balareksa tersebut.

Baca juga: Pupuk Bersubsidi Langka, Mentan Janji Bakal Tuntaskan dalam 1 Minggu

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan untuk petani tak lagi kesulitan mendapat pupuk bersubisidi. Ini dilakukan dengan penambahan anggaran pupuk bersubsudi.

"Atas support Komisi IV, pemerintah telah menyetujui penambahan pupuk dan tinggal administrasi sepenuhnya belum," kata dia.