Ombudsman: Mahasiswa S3 Kok Dapat Bantuan Kuota Pulsa Kemendikbud?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie, menyebut sebagian penerima bantuan kuota pulsa gratis internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dianggap tidak tepat sasaran. 

Alvin Lie mengaku kaget saat mendapati SMS notifikasi kalau dirinya mendapatkan bantuan pulsa Kemendikbud di ponselnya. SMS tersebut masuk pada dini hari tadi.

"Bahwa nomor saya sudah mendapatkan kuota internet, bantuan dari Kemendikbud. SMS tersebut masuk pada dini hari jam 1, saya kira tidak etis memasukkan SMS pada jam 1 pagi," kata Alvin Lie dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (22/9/2020).

Dia mengakui kalau saat ini memang tengah menempuh pendidikan S3 sehingga nomornya didaftarkan oleh kampusnya tanpa sepengetahuan dirinya.

Baca juga: Dapat Bantuan Pulsa Kemendikbud, Alvin Lie: Saya Bukan Guru atau Dosen!

Namun yang jadi sorotannya, yakni kenapa mahasiswa S3 atau program doktor yang notabene mahasiswa mapan secara finansial juga mendapatkan bantuan pulsa Kemendikbud.

"Saya memang sedang menempuh S3. Apakah ini memang saya mendapatkan bantuan ini karena saya masif terdaftar sebagai mahasiswa S3 saya tidak tahu," ujar Alvin Lie.

"Yang saya soroti bantuan ini sebetulnya ditujukan pada siapa? Kalau pun mahasiswa S3 mendapatkan seharusnya kan dicek dulu, apakah masih aktif atau memerlukan atau tidak. Rasa-rasanya mahasiswa S3 kaya saya nggak perlulah diberikan bantuan kuota internet," kata dia lagi.

Diungkapkannya, sebaiknya anggaran negara untuk bantuan pulsa diberikan secara tepat sasaran. Dia heran kenapa mahasiswa S3 pun masih mendapatkan bantuan pulsa, padahal masih banyak guru maupun siswa yang membutuhan paket internet.

Baca juga: Kemenkeu: Ada Dua Jenis Subsidi Pulsa untuk Mahasiswa

"Ini kan kuota internet untuk membantu mereka yang masih muda dan belum bekerja, kalau mahasiswa S2 dan S3 ini kan umumnya sudah pada bekerja. Sudah berpenghasilan," kata Alvin Lie.

Dia juga menyoroti sistem verifikasi yang dilakukan Kemendikbud untuk mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan pulsa.