DPR Godok Rencana Pembentukan Lembaga Pengawas OJK

Kompas.com - 22/09/2020, 12:21 WIB
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KONTAN/BaihakiGedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku tengah mendiskusikan rencana pembentukan badan pengawasan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi mengatakan, badan pengawas OJK ini akan berfungsi seperti Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), yang membantu DPR mengawasi BI untuk meningkatkan akuntabilitas.

"Untuk OJK kita memerlukan ada seperti BSBI di BI. Kami minta ada badan pengawasan, cuma bagaimana kelembagaannya kami diskusikan lebih lanjut," kata Fathan dalam webinar Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan Infobank, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Ombudsman: Mahasiswa S3 Kok Dapat Bantuan Kuota Pulsa Kemendikbud?

Fathan menuturkan, pengawasan diperlukan untuk mengontrol kinerja OJK. Sebab pemerintah merasa kesulitan untuk mencegah situasi yang tidak terkontrol di pasar finansial akibat lemahnya pengawasan.

Misalnya seperti kasus asuransi Jiwasraya, Wana Atha Life, Reksa Dana Minapadi, Asuransi Jiwa Kresna Life, dan teranyar Narada Asset Management yang mengalami kerugian Rp 4-5 triliun.

"Itu saya kira pemerintah mendorong melakukan koreksi, mungkin ada yang salah dengan pasar finansial dan sistem keuangan kita. Kinerjanya (badan pengawas OJK nanti) memastikan apakah OJK melaksanakan dengan tertib, apakah ada penyimpangan di pasar finansial," ujar Fathan.

Baca juga: Ekspor Benih Lobster Agustus Melonjak 75 Persen, Terbanyak ke Vietnam

Fathan menuturkan, pembentukan lembaga pengawasan OJK merupakan salah satu cara memperkuat peran OJK, sehingga peleburan otoritas itu ke BI menjadi tidak perlu.

Memperkuat peran otoritas lembaga jasa keuangan juga bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dengan memanfaatkan kerja sama antar legulator.

Misalnya, menambah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mencegah bank-bank gagal, yang bisa dideteksi bersama OJK.

"Justru problem kita hari ini memberikan kewenangan yang lebih besar, karena kewenangan DPR terbatas setuju atau menolak. DPR lebih nyaman bicara omnibus law sektor keuangan. Biar itu jadi keranjang isu-isu LPS, OJK, bisa kita diskusikan bersama," pungkasnya.

Baca juga: Kekesalan Petani: Percuma Ada Kartu-kartu, Kalau Pupuknya Langka



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X