Komisi XI DPR Nilai Peleburan OJK ke BI Tidak Diperlukan

Kompas.com - 22/09/2020, 13:26 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, DPR tidak melihat adanya urgensi peleburan fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Adapun rencana peleburan itu muncul usai pemerintah merasa kesulitan mencegah situasi yang tidak terkontrol di pasar finansial akibat lemahnya pengawasan regulator.

Fathan menuturkan, usai mendiskusikan beberapa hal, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada regulator lebih didahulukan daripada melebur pengawasan bank ke BI.

"Saya kira teman-teman DPR mengadakan diskusi dan pendalaman intensif, bahwa saat ini diperlukan penguatan seluruh kelembagaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," kata Fathan dalam webinar Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan Infobank, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Hingga Akhir Agustus, Defisit APBN Capai Rp 500,5 Triliun

Salah satu contoh penguatan kelembagaan adalah dengan memberikan kewenangan kepada LPS untuk mencegah bank-bank gagal. Hal ini tentunya tetap bekerja sama dengan OJK.

"Kami lihat tidak diperlukan kelembagaan dilebur. Ada semacam pemberian kewenangan yang bisa saling memperkuat sektor tersebut, seperti LPS tadi. Walaupun di OJK ada pengawasan khusus dan pengawasan intensif (untuk mengawasi bank)," ucapnya.

Alih-alih membahas peleburan, DPR kata Fathan, lebih nyaman membahas omnibus law sektor keuangan. Sama seperti UU "sapu jagat" pada umumnya, omnibus law itu ditujukan untuk menampung isu-isu sektor keuangan yang bisa didiskusikan untuk mencari jalan keluar.

"DPR lebih nyaman berbicara mengenai omnibus law sektor keuangan. Itu jadi keranjang isu, misalnya tentang LPS yang tidak berdaya mengintervensi bank-bank kecil, OJK dengan permasalahnnya, bisa kita taruh satu basket," pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2,9 Persen, Siap-siap Resesi

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan draf RUU, ada beberapa pasal yang menyebut peran BI dan OJK. pasal 34 ayat (1) beleid menjelaskan, tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI.

Pengalihan tugas mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.

Baca juga: DPR Godok Rencana Pembentukan Lembaga Pengawas OJK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Rilis
Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Work Smart
Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Whats New
Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Whats New
HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih 'Startup' Buat 'Pitch Deck'

HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih "Startup" Buat "Pitch Deck"

Whats New
Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Whats New
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Whats New
Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Whats New
Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Whats New
Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Whats New
Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Whats New
OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

Whats New
Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Whats New
Tren 'Startup' Gabungkan 'E-commerce' dan 'Online Travel Agent', Apa Manfaatnya?

Tren "Startup" Gabungkan "E-commerce" dan "Online Travel Agent", Apa Manfaatnya?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.