Syarat Jadi Negara Maju: Sistem Keuangan Harus Inklusif, OJK Jangan Dilebur

Kompas.com - 22/09/2020, 14:11 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengkritisi rencana Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mengalihkan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Menurut Eko, rencana itu menghambat Indonesia menjadi negara maju dengan sektor keuangan yang inklusif.

Di era teknologi ini, dia melihat adanya interelasi (keterkaitan) yang erat antara sektor perbankan dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Baca juga: Komisi XI DPR Nilai Peleburan OJK ke BI Tidak Diperlukan

"Indonesia maju jadi negara maju. Di negara-negara maju ternyata ada interelasi yang sangat kuat di sektor keuangannya. Seiring kemajuan teknologi, memang semakin terinterelasi, makin enggak jelas, saling berkelindan," kata Eko dalam webinar Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan Infobank, Selasa (22/9/2020).

Eko menuturkan, pembahasan mengenai fungsi OJK dan BI harus berdasarkan naskah akademik dan melihat dinamika global terkini.

Jangan sampai ada aspek politik dan pemerintah terkesan menganaktirikan IKNB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"70 persen sektor keuangan Indonesia lebih ke perbankan. Tapi kan arahnya harus inklusi, harus dikembangkan. Itu prasyarat jadi negara maju yang sistem keuangannya bisa support pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Baca juga: DPR Godok Rencana Pembentukan Lembaga Pengawas OJK

Eko bilang, jika permasalahan sektor keuangan akhir-akhir ini banyak muncul, itu menandakan OJK semakin mengawasi gerak-gerik industri jasa keuangan.

Bahkan ada beberapa kasus sebelum OJK lahir yang baru terbongkar akhir-akhir ini, seperti kasus asuransi Jiwasraya.

Seperti diketahui, OJK dibentuk tahun 2011 melalui UU Nomor 21 tahun 2011. Pengawasan sektor jasa keuangan pun secara bertahap beralih ke OJK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Whats New
Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

Rilis
BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

Whats New
Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Whats New
Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Kemenkeu: Investasi Dapat Terus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Kemenkeu: Investasi Dapat Terus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Whats New
Ini 4 Tips Investasi bagi Milenial

Ini 4 Tips Investasi bagi Milenial

Spend Smart
Dahlan Iskan: Akidi Tio Banyak Menyumbang, tapi Selalu Atas Nama Hamba Tuhan

Dahlan Iskan: Akidi Tio Banyak Menyumbang, tapi Selalu Atas Nama Hamba Tuhan

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Merah, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup di Zona Merah, Rupiah Menguat

Whats New
Ini Alasan IMF Revisi ke Bawah Outlook Ekonomi Negara Emerging Termasuk RI

Ini Alasan IMF Revisi ke Bawah Outlook Ekonomi Negara Emerging Termasuk RI

Whats New
Ada Pengetatan Kebijakan, Harta Miliarder China Merosot Rp 197,2 Triliun

Ada Pengetatan Kebijakan, Harta Miliarder China Merosot Rp 197,2 Triliun

Whats New
Gubernur BI Lantik 7 Pimpinan Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Gubernur BI Lantik 7 Pimpinan Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Rilis
BI Tekankan Pentingnya Transformasi Ekonomi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

BI Tekankan Pentingnya Transformasi Ekonomi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Rilis
Ini Jumlah Pelamar CPNS dan PPPK yang Sudah Lolos Administrasi

Ini Jumlah Pelamar CPNS dan PPPK yang Sudah Lolos Administrasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X