Syarat Jadi Negara Maju: Sistem Keuangan Harus Inklusif, OJK Jangan Dilebur

Kompas.com - 22/09/2020, 14:11 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengkritisi rencana Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mengalihkan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Menurut Eko, rencana itu menghambat Indonesia menjadi negara maju dengan sektor keuangan yang inklusif.

Di era teknologi ini, dia melihat adanya interelasi (keterkaitan) yang erat antara sektor perbankan dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Baca juga: Komisi XI DPR Nilai Peleburan OJK ke BI Tidak Diperlukan

"Indonesia maju jadi negara maju. Di negara-negara maju ternyata ada interelasi yang sangat kuat di sektor keuangannya. Seiring kemajuan teknologi, memang semakin terinterelasi, makin enggak jelas, saling berkelindan," kata Eko dalam webinar Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan Infobank, Selasa (22/9/2020).

Eko menuturkan, pembahasan mengenai fungsi OJK dan BI harus berdasarkan naskah akademik dan melihat dinamika global terkini.

Jangan sampai ada aspek politik dan pemerintah terkesan menganaktirikan IKNB.

"70 persen sektor keuangan Indonesia lebih ke perbankan. Tapi kan arahnya harus inklusi, harus dikembangkan. Itu prasyarat jadi negara maju yang sistem keuangannya bisa support pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Baca juga: DPR Godok Rencana Pembentukan Lembaga Pengawas OJK

Eko bilang, jika permasalahan sektor keuangan akhir-akhir ini banyak muncul, itu menandakan OJK semakin mengawasi gerak-gerik industri jasa keuangan.

Bahkan ada beberapa kasus sebelum OJK lahir yang baru terbongkar akhir-akhir ini, seperti kasus asuransi Jiwasraya.

Seperti diketahui, OJK dibentuk tahun 2011 melalui UU Nomor 21 tahun 2011. Pengawasan sektor jasa keuangan pun secara bertahap beralih ke OJK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Rilis
Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Whats New
 SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Whats New
Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

Rilis
DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
 Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Whats New
Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Whats New
Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Whats New
KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

Whats New
Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Whats New
Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Whats New
462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

Whats New
PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X