Ada Protokol Kesehatan, Sri Mulyani Tambah Anggaran Pilkada Rp 5,23 Triliun

Kompas.com - 22/09/2020, 14:44 WIB
Ilustrasi wartawan mewawancarai pejabat ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAIlustrasi wartawan mewawancarai pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelanggaran Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang sebesar Rp 5,23 triliun dari APBN.

Penambahan anggaran dilakukan untuk mendanai biaya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada.

Padahal biasanya, penyelenggaraan Pilkada dinanai oleh APBD masing-masing daerah.

Baca juga: Erick Thohir Ingatkan Pilkada Bisa Jadi Gelombang Ketiga Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Bendahara Negara itu menjelaskan sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pilkada direncanakan sebesar Rp 15,23 triliun. Namun dengan penambahan anggaran dari APBN, maka biaya untuk pelaksanaan Pilkada meningkat jadi Rp 20,46 triliun.

"Untuk Pilkada, total anggaran sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun dan didanai oleh APBD, dengan adanya protokol kesehatan menjadi Rp 20,46 triliun," jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers APBN KiTA, Selasa (22/9/2020).

Secara lebih lanjut Sri Mulyani merinci, untuk anggaran Rp 15,23 triliun yang berasal dari APBN sudah terealisasi Rp 14,23 triliun. Angka tersebut setara dengan 93,2 persen dari keseluruhan anggaran.

Sementara sisanya, yakni Rp 1,025 triliun masih dalam proses pencairan.

Baca juga: Erick Thohir: Suksesnya Pilkada Jangan Menjadi Kegagalan Penanganan Covid-19

Lebih lanjut, untuk anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 3,93 triliun, yang berasal dari Rp 3,46 triliun dana APBD dan Rp 474,9 miliar dari APBN.

Anggaran dari APBN sudah dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp 157,4 miliar untuk tahap I dan Rp 237,4 miliar untuk tahap III.

Selain itu, ada anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,52 triliun. Sri Mulyani menambahkan, anggaran ini sudah dialokasikan sepenuhnya oleh APBD sesuai dengan penganggaran tersebut.

"Sebagian (anggaran) pilkada memang berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100 persen, masih ada beberapa yang belum 100 persen. Itu nanti akan kita track terus," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X