Tumpang Tindih Perizinan di Daerah menjadi Awal Munculnya Omnibus Law

Kompas.com - 22/09/2020, 20:56 WIB
Wakil Ketua II YKTI Sonny A. Keraf (kanan) dan Kepala Balitbang KLHK Agus Justianto dalam acara Sarasehan Kalpataru di Hotel JS Luwansa, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Ketua II YKTI Sonny A. Keraf (kanan) dan Kepala Balitbang KLHK Agus Justianto dalam acara Sarasehan Kalpataru di Hotel JS Luwansa, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi dan Pakar Etika Pembangunan Berkelanjutan Sonny Keraf menjelaskan, salah satu latar belakang munculnya Omnibus Law karena adanya tumpang tindih perizinan di berbagai daerah.

"Tidak hanya oleh beberapa kepala daerah sebelumnya dan kemudian penggantinya, tetapi juga dengan kepala daerah yang sama, bisa dalam satu lokasi diberikan izin sehingga tumpang tindih," katanya dalam webinar virtual, Selasa (22/9/2020).

Tumpang tindih pemberian izin tersebut menyebabkan berbagai macam masalah. Oleh karena itulah, muncullah ide pemerintah pusat adanya Omnibus Law.

Baca juga: Perizinan Tumpang Tindih, Kepala BKPM: Teman-teman Juga Muak Melihatnya...

"Tentu saja sekali lagi catatan saya bahwa di dalam kenyataannya ada juga beberapa kepala daerah yang bagus dan harus kita apresiasi. Walaupun dengan otonomi daerah, mereka diberikan wewenang untuk mengembangkan ekonomi agar mensejahterakan di daerahnya dengan memacu pemberian izin," katanya.

Sonny yang juga politisi PDI Perjuangan ini memberikan catatan terkait Omnibus Law. Salah satunya tentang pemberian judul RUU Cipta Kerja yang dinilai kurang pantas.

"Betul kita membutuhkan lapangan kerja untuk bisa menjamin kehidupan ekonomi yang lebih baik. Tetapi, kalau itu yang menjadi konsep kita maka judulnya saja harus diubah. Judulnya harusnya Omnibus Law Perlindungan dan Penciptaan Lapangan Kerja," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X