Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terungkap, Ini Penyebab Pupuk Subsidi Hilang di Pasaran

Kompas.com - 23/09/2020, 10:06 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para petani di sejumlah daerah mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi (pupuk subsidi langka). Tak hanya itu, pupuk non-subsidi pun mulai sulit ditemukan di pasaran karena banyak petani berebutan membeli pupuk.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, mengungkapkan penyebab pupuk subsidi langka karena ada pengurangan anggaran pengadaan pupuk subsidi dibanding tahun sebelumnya. 

"Penyebabnya adalah pada tahun 2019 itu kita mendapatkan (alokasi) 8,8 juta ton, itu totalnya ya. Nah di tahun 2020 itu kita hanya dialokasikan 7,9 juta ton. Jadi ada selisih besar kan," kata Sawo kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Menurut Sarwo, Kementan sudah mengusulkan alokasi pupuk di tahun 2020 sebesar 9,1 juta ton. Namun usulan usulan tersebut tak dipenuhi, sehingga tahun ini anggaran pengadaan pupuk hanya cukup untuk 7,9 juta ton untuk BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero).

Baca juga: Petani Teriak Pupuk Langka di Pasaran, Ini Penjelasan BUMN Pupuk

Dalam pengajuan anggaran pengadaan pupuk subsidi, Kementan selalu berpatokan pada rata-rata penggunaan pupuk subsidi selama 5 tahun terakhir.

"Kita usulkan rata-rata pengunaan pupuk sampai 9,1 juta ton. Itu rata-rata 5 tahun ke belakang," ujar Sarwo.

Menanggapi keluhan para petani di sejumlah daerah yang sulit mendapatkan pupuk subsidi, Kementan saat ini tengah mengajukan penambahan anggaran pupuk subsidi ke DPR dan Kementerian Keuangan.

"Pupuk subsidi langka ini kita bisa atasi dengan usulan tambahan 1 juta ton pupuk subsidi senilai Rp 3,1 triliun," terang Sarwo.

Baca juga: Pupuk Hilang di Pasaran, Petani: Kita Mau Makan Apa Besok...

Petani teriak pupuk hilang

Sebagai informasi, pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi sulit didapatkan di sejumlah daerah, khususnya di sentra lumbung padi nasional seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, Fajar berujar pemerintah seharusnya cepat merespon kelangkaan pupuk yang sudah terjadi sejak Agustus lalu. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang serba sulit ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com