Akademisi Ingatkan Kebijakan Pemerintah Pusat Bisa Picu Ketimpangan di Daerah

Kompas.com - 23/09/2020, 11:17 WIB
Ilustrasi: Warga melintas di area persawahan yang ditanami padi di kawasan Batujaya, Kabupaten Karawang, beberapa waktu lalu. Akademisi memperingatkan kebijakan pemerintah pusat bisa menimbulkan ketimpangan di daerah. KOMPAS/IWAN SETIYAWANIlustrasi: Warga melintas di area persawahan yang ditanami padi di kawasan Batujaya, Kabupaten Karawang, beberapa waktu lalu. Akademisi memperingatkan kebijakan pemerintah pusat bisa menimbulkan ketimpangan di daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Professor Cornell University, Iwan Jaya Aziz mengatakan, kebijakan ekonomi yang diputuskan dalam tingkat nasional belum tentu memiliki pengaruh baik bagi tingkat regional.

Bahkan, kebijakan ekonomi di tingkat nasional bisa saja membuat makin tingginya ketimpangan antara pusat dan daerah. Untuk itu, pengambilan kebijakan nasional harus berhati-hati dan menganalisis dampaknya.

"Poin yang paling penting adalah semua kebijakan di tingkat nasional ada pengaruh di tingkat regional. Kebijakan yang diambil di tingkat nasional mungkin berhasil baik atau tidak berdampak pada masalah regional development," kata Iwan dalam webinar West Java Economic Society, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Yogyakarta Masih Jadi Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi

Misalnya, kata Iwan, pemerintah mengambil kebijakan untuk memulihkan ekonomi dari resesi akibat Covid-19. Kebijakan itu diarahkan kepada pembangunan sektor industri yang dinilai memiliki efek berkesinambungan (multiplier effect). Akhirnya semua sumber daya dan dana diarahkan ke sektor industri tersebut.

Begitupun dengan pembangunan di sektor infrastruktur yang bertujuan untuk mengoneksikan dua daerah. Namun, dua daerah yang terkoneksi ini belum tentu mampu tumbuh secara beriringan.

"Misalnya pengeluaran industri dan infrastruktur dilakukan di Pulau Jawa, tujuannya untuk memberikan koneksi antara Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi nasionalnya akan naik, tapi tidak ada jaminan ketimpangan Jawa-Sumatera akan baik. Kemungkinan bisa saja memburuk," papar Iwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?

Pria yang juga merupakan ekonom ini berujar, biaya yang dibayar pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan antar daerah justru bisa memicu pertumbuhan yang tidak menjaga lingkungan (unsustainable environment).

"Saya lihat kita masih jauh dari sustainable development. Ada daerah yang ekonominya baik, tapi keadaan sosialnya, angka kemiskinannya, tidak baik. Ada lagi daerah yang ekonominya baik, tapi kualitas udaranya buruk sekali," pungkas Iwan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada PPKM, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Diproyeksi Kembali Meningkat

Ada PPKM, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Diproyeksi Kembali Meningkat

Whats New
Triwulan II-2021, Laba Bank BJB Tumbuh 14,4 Persen

Triwulan II-2021, Laba Bank BJB Tumbuh 14,4 Persen

Whats New
Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Whats New
KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

Whats New
Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Whats New
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Whats New
BPPT Jalankan 'Pilot Plan' untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

BPPT Jalankan "Pilot Plan" untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

Rilis
Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Whats New
Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

Rilis
Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Whats New
OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

Whats New
470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Whats New
RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X