Pandemi Covid-19 Jadi Momentum untuk Promosikan Energi Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali menekankan pentingnya peranan energi baru terbarukan (EBT) terhadap sumber energi nasional. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi EBT mencapai 400 Giga Watt (GW).

“Sangat penting bagi kami untuk mengatur sistem pemanfaatan energi. Kami melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatur (pemanfaatan) energi ini," ujarnya dalam gelaran The 11th Clean Energy Ministerial Meeting (CEM11) and The 5th Mission Innovation (MI-5), Rabu (23/9/2020).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan target 23 persen EBT dalam bauran energi Indonesia tahun 2025. Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen pada 2030 dan 41 persen sesuai dengan skenario mitigasi.

Baca juga: Paruh Pertama 2020, Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Capai 10,4 GW

Oleh karenanya, pandemi Covid-19, disebut dapat menjadi momentum bagi pengembangan EBT.

“Pandemi Covid-19 hendaknya dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk mempromosikan energi bersih, energi terbarukan, dan efisiensi energi,” kata Arifin.

Lebih lanjut, Arifin menyebutkan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendongkrak EBT.

Langkah pertama adalah optimalisasi penggunaan sumber energi domestik. Dalam hal ini adalah mendorong penggunaan energi terbarukan, misalnya dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel dengan sumber energi bersih, seperti gas dan energi terbarukan.

"PT PLN tengah meluncurkan program konversi dari pembangkit listrik bertenaga diesel menjadi energi terbarukan dengan kapasitas 2 GW di lebih dari 2.000 lokasi di seluruh negeri," tutur Arifin.

Baca juga: Kementerian ESDM: Hingga Mei 2020, Bauran EBT Capai 14,2 Persen

Lalu, pemerintah juga akan melakukan efisiensi energi, baik di sisi suplai maupun permintaan. Efisiensi dilakukan dengan mendorong implementasi target efisiensi energi pada gedung dan industri.

Selanjutnya, optimalisasi EBT juga akan dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dari 84,3 persen menjadi 98,8 persen, khususnya untuk mendukung program elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil.