Data Peserta Bapertarum PNS Telah Dialihkan ke BP Tapera

Kompas.com - 23/09/2020, 11:55 WIB
Ilustrasi rumah Dok. Kementerian PUPRIlustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyerahkan data pegawai negeri sipil (PNS) ke Kementerian PUPR untuk mempercepat proses pengalihan dana Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, seiring peralihan data PNS, BP Tapera tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta.

“Jangan sampai, peralihan pengelolaan dana ini mengurangi kualitas layanannya. Terlebih layanan bagi PNS. Tidak harus spesial, namun kualitas layanan yang baik. Karena Bapertarum-PNS awalnya adalah hak yang dimiliki PNS,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: BP Tapera Bakal Kembalikan Dana Taperum ke PNS, Begini Penjelasannya

Data PNS tersebut merupakan hasil dari pemadanan data yang telah melalui beberapa tahapan, mulai dari verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data.

“Rekomendasi BKN untuk data yang valid adalah hasil dari kombinasi Nomor Induk Pegawai (NIP) baru atau NIP lama dengan kemiripan nama di atas sama dengan 70 persen,” ujarnya.

Sebagai informasi, BP Tapera sendiri merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Sebagai modal awal, pemerintah menyuntik dana untuk BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun.

Sebelum menjadi BP Tapera, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun dengan dana kelolaan Rp 12 triliun.

Baca juga: Catat, Program Tapera Mulai Efektif Januari 2021, ASN Jadi Perintis

Sebelum program BP Tapera dilaksanakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera pada 20 Mei lalu.

PP tersebut jadi payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh BP Tapera dalam waktu dekat. Dalam PP tersebut, BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan pekerja perusahaan swasta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi, Simak Syarat dan Jalurnya

KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi, Simak Syarat dan Jalurnya

Whats New
Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Rilis
Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Whats New
 SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Whats New
Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

Rilis
DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
 Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Whats New
Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Whats New
Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Whats New
KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

Whats New
Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Whats New
Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Whats New
462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X