Jambi Kekurangan Pabrik Pengolahan Sawit, Apa Dampaknya ke Petani?

Kompas.com - 25/09/2020, 05:19 WIB
Buruh tani sawit di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memanen buah sawit. KOMPAS.COM/ Jaka HBBuruh tani sawit di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memanen buah sawit.

JAMBI, KOMPAS.com - Provinsi Jambi kekurangan pabrik pengolahan kelapa sawit. Jumlah produksi tidak seimbang dengan pabrik yang ada.

Pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari Pantun Bukit mengatakan, kurangnya pabrik pengolahan kelapa sawit bisa menyusahkan petani.

"Karena di posisi sekarang pertumbuhan kebun petani jauh lebih tinggi dari perkebunan swasta maupun negara berkapasitas besar. Tapi bargaining position atau posisi tawar lemah karena tidak akses langsung ke pabrik," katanya, pada Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Program B30 dan Nasib Petani Sawit

Menurut Pantun, petani hanya memiliki lahan seluas 10 atau 5 hektare ke bawah. Sedangkan pabrik akan mengakomodir hasil panen petani bila sudah punya lahan seluas 20 hektare ke atas. 

Para petani yang hanya memiliki lahan tak sampai 5 hektare akan menyalurkan buah sawitnya melalui pedagang perantara dua atau tiga alias tengkulak.

"Maka bisa dibayangkan berapa harga yang didapatkan di tingkat petani. Petani yang sangat rugi dari kekurangan pabrik ini. Maka salah satu jalan keluarnya adalah masuk ke koperasi. Bisa juga diakomodir oleh Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit indonesia)," katanya.

"Jadi umpamanya ada 1.000 petani saja punya 6 hektare masing-masing maka akan ada 6.000 hektare dan sudah bisa buka pabrik itu dan bisa mengajukan ke BPDPKS ( Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit)," katanya.

Baca juga: YLKI: Banyak Konsumen Tidak Mengetahui Minyak Sawit yang Berkelanjutan

Pantun berpandangan, kehadiran pabrik pengolahan kelapa sawit bisa mendukung peningkatan kesejahteraan petani karena persaingan akan semakin ketat.

"Harga yang biasa digunakan untuk membayar perantara bisa digunakan petani untuk pembelian pupuk atau yang lainnya," kata dia. 

Produksi dan luas perkebunan tidak ideal

Provinsi Jambi memiliki 1.134.60 hektare tanaman sawit. Sekitar 600.000 hektare lahan dikerjakan petani swadaya dan sisanya izin konsesi perusahaan.

Adapun di Jambi ada 79 pabrik dari 72 grup perusahaan dan 187 izin perkebunan sawit. Produksinya 3.000 ton per jam, namun angka itu dipandang tidak ideal.

"Idealnya sekitar 5.000 ton per jam. Dengan perkebunan luas satu juta lahan itu dengan produksinya tidak imbang. Perkiraan kita butuh sekitar 20 pabrik lagi," kata Agus Rizal, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Apalagi, menurut Agus, replanting terus dilakukan di Jambi, yang membuat produksi terus meningkat. 

"Kalau kita replanting produktivitas kita naik dan produksi melonjak dua tahun ke depan," ungkapnya.

Baca juga: Bicara Soal Green Diesel Pertamina, Jokowi : 1 Juta Ton Sawit Petani Bisa Diserap

Agus menyebut, pihaknya berencana membuat percontohan di Batanghari untuk pabrik masyarakat.

"Lokasinya di Bukit Sari di Kabupaten Batanghari untuk ada regulasi didirikan pabrik masyarakat atas nama masyarakat entah kopearsi atau lembaga ekonomi mereka," ungkapnya.

Agus mengatakan, sumber daya manusianya juga akan mereka latih.

"Kita bawa ke Stiper (sekolah tinggi pertanian) untuk belajar manajemen pabrik lalu kita magangkan ke pabrik dan kemudian mereka bangun pabrik," sebut dia.

Terkait kepemilikan pabrik, bisa oleh lembaga ekonomi masyarakat ataupun koperasi setempat.

"Seperti di Medan, sudah ada milik kelompok tani kecil kecil. Di sini belum ada," ungkapnya

Baca juga: Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Agus menjelaskan, terkait pembangunan pabrik ini, koperasi petani bisa mengajukan dana ke Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X