Luhut Sebut Perlu Pengetatan Protokol Kesehatan di Bodetabek

Kompas.com - 25/09/2020, 07:41 WIB
Asosiasi Jalan Tol Indonesia mwlaksanakan rapat koordinasi di Hotel Ayana Labuan Bajo bersama dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR, Kamis-Jumat, 10-11/ September 2020. (HANDOUT/ATI) HANDOUT/ATIAsosiasi Jalan Tol Indonesia mwlaksanakan rapat koordinasi di Hotel Ayana Labuan Bajo bersama dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR, Kamis-Jumat, 10-11/ September 2020. (HANDOUT/ATI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta pada periode 12-23 September 2020 menunjukkan tren pelambatan.

Namun demikian, di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang merupakan wilayah penyangga DKI Jakarta masih ada kenaikan selama sepekan terakhir.

Hal ini terungkap saat rapat koordinasi (rakor) untuk antisipasi perkembangan kasus Covid-19 di Jabodetabek secara virtual yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Luhut: Tenang, Kita Akan Selesaikan Pandemi Covid-19 dengan Baik

Menanggapi hal ini, Luhut minta agar faktor kedisiplinan untuk menangani angka pertumbuhan Covid-19 terus ditegakkan.

“Aktivitas warga DKI Jakarta yang karena PSBB pergi ke restoran atau ke kafe di wilayah Bodetabek. Artinya, perlu pengetatan protokol kesehatan di sana untuk pengendalian Covid-19," kata Luhut dikutip Juru Bicaranya Jodi Mahardi, Kamis.

Setelah 10 hari mengawal perkembangan penularan virus corona, Luhut ingin agar ada sinkronisasi kebijakan di seluruh Jabodetabek untuk mengendalikan penyebaran virus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejauh ini, pemerintah telah mengawasi aktivitas masyarakat di banyak tempat, terutama di pasar tradisional.

Baca juga: Luhut: Saya Omong Agak Keras, Jangan Terlalu Nyinyir...

Namun, Luhut tetap mengarahkan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk memperhatikan pula klaster di perkantoran termasuk kementerian dan lembaga (K/L), perusahaan swasta, dan pemerintah daerah.

“Jangan sampai ada yang membuat klaster baru,” tegas Luhut dikutip oleh Jodi.

Sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Luhut meminta Kementerian Kesehatan untuk menyediakan fasilitas tes bagi anggota Satpol PP yang menjalankan operasi penegakan disiplin kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.