Hadapi Resesi, DPR Minta Masyarakat Tetap Optimistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal kuat resesi ekonomi yang akan dialami Indonesia kian terasa pada kuartal III 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun telah memproyeksian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun ini kembali negatif menyusul kontraksi pada kuartal II 2020. Sehingga, besar kemungkinan Indonesia mengalami resesi.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pernyataan Sri Mulyani tentang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2020 kembali negatif merupakan sinyal bahwa Indonesia memasuki resesi.

Baca juga: Kemenkeu Sebut RI Sudah Resesi, Ekonomi Melambat Sejak Kuartal I

"Menurut saya itu sebuah kejujuran dan keberanian. Tugas Menkeu memang di bidang fiskal, jadi wajar saja Bu Sri Mulyani memberikan sinyal," ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Dia menambahkan, sebenarnya banyak kalangan sudah memprediksi soal resesi itu.

"Kami di Komisi XI DPR juga sudah memperkirakan sejak awal ketika pandemi Covid-19 berimbas ke masalah ekonomi," ujarnya.

Meski demikian, Misbakhun menegaskan sinyal soal resesi ekonomi itu tak perlu direspons berlebihan, apalagi dengan kepanikan. Misbakhun mengharapkan masyarakat tidak cemas.

Misbakhun meyakini pemerintah akan membuat kebijakan tepat sebagai solusi. Ia juga mendorong pemerintah menggencarkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi.

Baca juga: Bank Mandiri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi -3 Persen, Resesi Bisa Lanjut di Kuartal IV

"Saya yakin pemerintahan Presiden Jokowi bisa membawa kita keluar dari situasi sulit seperti saat ini. Pemerintah juga akan terus melaksanakan program-program bantuan sosial sebagai bentuk kehadiran negara ketika rakyat sedang susah karena pandemi," sebutnya.

Dalam pengamatan Misbakhun, selama ini pemerintah telah berupaya keras dalam membantu masyarakat di masa pandemi. Menurutnya, bantuan sosial dalam berbagai bentuk itu juga untuk mempertahankan konsumsi dan menjaga daya beli.

"Pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat. Saya lihat pemerintah juga mampu menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau di masa sulit sekarang ini," papar Misbakhun.