Tidak Patuhi Protokol Covid-19, 3 Maskapai Kena Sanksi

Kompas.com - 25/09/2020, 15:05 WIB
Ilustrasi disinfeksi di pesawat pada masa pandemi virus corona ShutterstockIlustrasi disinfeksi di pesawat pada masa pandemi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto mengatakan, telah menerima beberapa laporan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu Medan, terdapat tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak dalam kabin pesawat udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ada tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak di dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri,” ujar Novie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: PLN Buka Lagi Layanan Kirim Foto Meteran Listrik hingga 27 September 2020

Namun Kemenhub tidak menyebutkan maskapai mana saja yang tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga mendapatkan sanksi dari pemerintah.

Adapun berdasarkan aturan yang berlaku, dalam satu penerbangan, maskapai hanya boleh mengisi 70 persen dari total kursi yang ada di pesawat.

Menurut Novie, bila ada maskapai yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan PM 56 Tahun 2020 berupa sanksi denda administratif sebesar 250 - 3.000 per pinalti unit (1 pinalti unit = Rp. 100.000).

Baca juga: Penyaluran Anggaran BLT UMKM Capai Rp 14 Triliun

“Melalui Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 ini, menjadi salah satu bukti bahwa kami Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, siapapun yang melanggar, akan kami berikan sanksi tegas,” kata dia.

Diketahui, sebelum ditetapkannya PM 56 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan surat teguran serta pencabutan izin rute terhadap perusahaan penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan kapasitas maksimum di dalam pesawat.

“Saya berharap semua perusahaan penerbangan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, demi penerbangan yang selamat, aman dan sehat,” ungkapnya.

Baca juga: Kemenkeu soal Resesi: 92 Persen Negara di Dunia Alami Krisis



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BRI Agro Buka Banyak Lowongan untuk S1, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BRI Agro Buka Banyak Lowongan untuk S1, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
Ingin Kerja di Lembaga Internasional? UNDP Buka Lowongan untuk Lulusan S1 dan S2 Indonesia

Ingin Kerja di Lembaga Internasional? UNDP Buka Lowongan untuk Lulusan S1 dan S2 Indonesia

Work Smart
[POPULER MONEY] Garuda Tak Boleh Terbang ke Hong Kong | Kompensasi Rp 7,3 Triliun untuk Korban Boeing 737 MAX

[POPULER MONEY] Garuda Tak Boleh Terbang ke Hong Kong | Kompensasi Rp 7,3 Triliun untuk Korban Boeing 737 MAX

Whats New
Ini Insentif Pajak yang Diperpanjang Sri Mulyani Hingga Akhir Tahun

Ini Insentif Pajak yang Diperpanjang Sri Mulyani Hingga Akhir Tahun

Whats New
Penyaluran Kredit Perbankan Hingga Mei 2021 Masih Terkontraksi

Penyaluran Kredit Perbankan Hingga Mei 2021 Masih Terkontraksi

Whats New
Gandeng Swasta, Kemenhub Mulai Pengembangan Pelabuhan di Gorontalo Tahun Ini

Gandeng Swasta, Kemenhub Mulai Pengembangan Pelabuhan di Gorontalo Tahun Ini

Whats New
Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X