Ini Syarat Daftar Jadi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BPJS

Kompas.com - 25/09/2020, 21:00 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan ShutterstockIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Achmad Chosni menjelaskan bahwa pada 19 Februari 2021, masa jabatan direksi serta dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan berakhir.

Oleh karena itu, pihaknya akan membentuk panitia seleksi (Pansel) terlebih dahulu yang akan bertugas memilih calon direksi dan dewan pengawas kedua lembaga pemerintahan tersebut.

"Kami akan memilih atau menyeleksi kedua BPJS, BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan, baik dari direksi maupun dewan pengawas," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Daftar Terbaru 126 Pinjol Ilegal, dari Duit Go hingga Pintu Kaya

Pembentukkan Pansel telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P/Tahun 2020 untuk BPJS Kesehatan dan Keppres Nomor 98/P/Tahun 2020 untuk BPJS Ketenagakerjaan, Kedua aturan itu diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 21 September 2020.

"Pasal 28 ayat (2) UU BPJS dan Pasal 13 Perpres Nomor 81 Tahun 2015, itu diamanatkan panitia seleksi terdiri dari 7 orang. Dengan komposisi dua orang dari unsur pemerintah dan lima orang dari unsur masyarakat," ujarnya.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan, seleksi calon anggota dewan pengawas dan calon anggota direksi BPJS Ketenagakerjaan akan diumumkan pada tanggal 28–30 September 2020 melalui media cetak dan media elektronik.

Baca juga: Ini Jadwal dan Cara Pencairan SBR008 Sebelum Jatuh Tempo

Adapun pendaftaran untuk posisi tersebut dilaksanakan pada tanggal 1–5 Oktober 2020. Informasi ini dapat diikuti pada laman www.djsn.go.id.

Haiyani lebih lanjut menjelaskan persyaratan umum untuk jabatan anggota direksi dan dewan pengawas, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015, antara lain:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

e. Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program jaminan sosial;

f. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;

g. Tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;

h. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;

i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; dan

j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.

Baca juga: Menko Airlangga: Diharapkan Desember atau Awal Januari 2021 Sudah Bisa Mulai Vaksin

Sementara, persyaratan khusus calon anggota dewan pengawas BPJS berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 adalah:

a. Mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah S1; dan

b. Memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 tahun.

Sedangkan persyaratan khusus calon anggota direksi BPJS yang tertulis dalam Pasal 5, Perpres Nomor 81 Tahun 2015 adalah:

a. Mempunyai kualifikasi Pendidikan paling rendah S1;

b. Memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan meliputi bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risiko, manajemen kesehatan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, hukum, dan/atau bidang lain;

c. Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 5 tahun.

Adapun tahapan seleksi terdiri dari seleksi administratif, tanggapan masyarakat, uji kelayakan dan kepatutan yang terdiri dari tes kompetensi bidang, tes psikologi, wawancara dan tes kesehatan.

Khusus calon anggota dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat juga dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI.

Baca juga: Klaim Asuransi Terkait Covid-19 Mencapai Rp 216 Miliar



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

Whats New
Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Whats New
Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X