Masih Dibuka, Ini Persyaratan yang Harus Dibawa Saat Mendaftar Bantuan BLT UMKM

Kompas.com - 26/09/2020, 11:08 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah meluncurkan beberapa bantuan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) agar bisa kembali berusaha di tengah pandemi.

Salah satu bantuannya yaitu Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, bantuan ini masih bisa didapatkan alias masih dibuka karena penyerapan bantuan ini per September 2020 baru mencapai 64,5 persen dari target yang sudah ditentukan.

Baca juga: Penyaluran Anggaran BLT UMKM Capai Rp 14 Triliun

"Per hari ini penyalurannya sudah mencapai 64,5 persen dan iya pendaftaran masih dibuka," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/4/2020).

Menurutnya, penyerapan bantuan ini sebentar lagi akan mencapai target. Untuk itu, pihaknya pun sudah menggandeng berbagai pihak mulai dari dinas di daerah, koperasi, bank anggota Himbara, termasuk dengan BPKP untuk memastikan program ini tersalurkan sesuai target.

Bagi pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan bantuan ini bisa mendaftarkan diri atau mengajukan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Sementara itu, mengutip dari situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), para calon penerima BLT harus melengkapi data-data persyaratannya kepada pengusul dengan membawa berkas, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap beserta kartu tanda penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.

Baca juga: Tidak Semua UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta, Ini Alasannya

Bantuan ini sifatnya hibah atau tidak dikembalikan seperti kredit, asalkan syarat utamanya adalah pelaku usaha mikro harus benar-benar tidak sedang mendapatkan pinjaman kredit dari perbankan (unbankable).

Selain itu, calon penerima juga harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Utamakan Vaksin Covid-19 dari China

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Utamakan Vaksin Covid-19 dari China

Whats New
Optimisme Pemulihan Ekonomi Dorong Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

Optimisme Pemulihan Ekonomi Dorong Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

Whats New
Erick Thohir: Pertama Kalinya Saham-saham BUMN Lebih Tinggi dari LQ45

Erick Thohir: Pertama Kalinya Saham-saham BUMN Lebih Tinggi dari LQ45

Whats New
Jumlah Pelanggan Melonjak di Tengah Pandemi, Netflix Raup Pendapatan Rp 350 Triliun

Jumlah Pelanggan Melonjak di Tengah Pandemi, Netflix Raup Pendapatan Rp 350 Triliun

Whats New
Minim Landasan Hukum, Proses Akuisisi Saham KCI oleh MRT Akan Makan Waktu Lama

Minim Landasan Hukum, Proses Akuisisi Saham KCI oleh MRT Akan Makan Waktu Lama

Whats New
IHSG Sore Ini Ditutup Menguat 1,7 Persen

IHSG Sore Ini Ditutup Menguat 1,7 Persen

Whats New
MITJ Tidak Bisa Kelola Dana Subsidi KRL

MITJ Tidak Bisa Kelola Dana Subsidi KRL

Whats New
Watson dan Grab Berkolaborasi Kembangkan Bisnis di Asia Tenggara

Watson dan Grab Berkolaborasi Kembangkan Bisnis di Asia Tenggara

Rilis
Kritik Proyek Infrastruktur yang Didanai SBSN, Bappenas: Ada yang Kinerjanya Tak Optimal

Kritik Proyek Infrastruktur yang Didanai SBSN, Bappenas: Ada yang Kinerjanya Tak Optimal

Whats New
Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri Akan Berbeda dengan yang Gratis

Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri Akan Berbeda dengan yang Gratis

Whats New
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun Berasal dari Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun Berasal dari Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

Whats New
RCEP Diprediksi Dongkrak 20 Persen Investasi ke RI

RCEP Diprediksi Dongkrak 20 Persen Investasi ke RI

Whats New
Tingkatkan Ekspor, Indonesia Perlu Manfaatkan China

Tingkatkan Ekspor, Indonesia Perlu Manfaatkan China

Whats New
Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X