Kompas.com - 28/09/2020, 12:49 WIB
Ilustrasi Bank Indonesia (BI). SHUTTERSTOCKIlustrasi Bank Indonesia (BI).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah merealisasikan skema bagi-bagi beban (burden sharing) dengan pemerintah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana Rp 183,48 triliun.

Realisasi tanggung renteng ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur BI dengan Menteri Keuangan tertanggal 7 Juli 2020 atau skema burden sharing II.

"Posisi sampai 15 September 2020 Melalui SKB II, pembelian (SBN) secara langsung Rp 183,48 triliun," kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Besok, Pemerintah Lelang Sukuk Negara dengan Target Rp 10 Triliun

Adapun berdasarkan skema burden sharing II, pemerintah dan BI telah sepakat membiayai public goods Rp 397,56 triliun. Pihaknya juga menyepakati pembiayaan untuk non-public goods UMKM Rp 177,03 triliun.

Hingga 17 September lalu, realisasi pembagian beban dengan pemerintah untuk non-public goods terkait UMKM telah mencapai Rp 44,38 triliun.

"SKB tanggal 7 Juli, ada non public goods di mana BI berbagi beban. Jadi pemerintah hanya menanggung reserve repo 3 bulan dikurangi 1 persen. Sisanya selisih yield SBN dengan 2,7 atau 2,8 persen beban dari BI," papar Perry.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara keseluruhan, Bank Indonesia telah membeli Surat Berharga Negara jangka panjang di pasar perdana Rp 234,65 triliun, baik melalui SKB I maupun SKB II.

Baca juga: Jeda Siang, IHSG dan Rupiah Terkapar Lagi

Tercatat, realisasi pembelian SBN melalui mekanisme pasar sesuai SKB tanggal 16 April Rp 51,17 triliun baik dengan skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO), dan Private Placement. Sementara sesuai SKB II berjumlah Rp 183,48 triliun.

"Totalnya untuk pelaksaan Undang-Undang Nomor 2/2020, melalui SKB I dan II BI telah membeli SBN Rp 234,65 triliun," jelasnya.

Sebagai informasi, pendanaan melalui pembelian SBN di pasar perdana dalam hal kapasitas pasar tidak menyerap (BI sebagai standby buyer atau non-competitive bidder) alias SKB 16 April 2020, bisa saja berlanjut di tahun 2021.

Sementara, pendanaan sesuai SKB tertanggal 7 Juli hanya berlaku untuk tahun 2020. Artinya, pendanaan melalui pembelian SBN oleh BI secara langsung di pasar perdana sesuai SKB 7 Juli akan berakhir pada 2020.

Skema bagi-bagi beban ini ditujukan agar pemerintah fokus mengabsorsi anggaran sehingga pemulihan ekonomi akibat Covid-19 berlangsung cepat.

Baca juga: Lelang Rumah 2 Lantai di Bekasi Mulai Rp 300 Jutaan, Minat?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

Whats New
Freeport akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Freeport akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

Rilis
Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Whats New
Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Whats New
Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Whats New
[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

Whats New
Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Whats New
Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Whats New
Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Work Smart
Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Work Smart
Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Whats New
Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Whats New
Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Whats New
Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X