Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Ketentuan Upah Minimum di RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 28/09/2020, 14:44 WIB
Ilustrasi gaji, upah, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, upah, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Terkini, Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak memasukkan ketentuan mengenai upah minimum padat karya di dalam RUU tersebut.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan tersebut merupakan kabar baik sekaligus bagi pekerja dan serikat pekerja.

"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja," jelas Supraptman seperti dikutip Kompas.com dari laman Facebook resmi Baleg DPR RI, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Tumpang Tindih Perizinan di Daerah menjadi Awal Munculnya Omnibus Law

Sementara itu Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menegaskan, pemerintah konsisten pada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan antara pemerintah, pengusaha yakni Kamar Dagang dan Idustri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait penghapusan ketentuan upah minimum padat karya di dalam RUU Cipta Kerja.

"Tetap komitmen pada tripartit, jadi dihapus," ujar dia dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut Supratman menjelaskan, pasal mengenai sanksi pidana di dalam RUU Ciptaker pada klaster ketenagakerjaan akan tetap menggunakan undang-undang yang saat ini berlaku.

Hal yang sama berlaku untuk upah minimum kabupaten. Ketentuan di dalam pasal terkait dengan upah minimum kabupaten akan tetap menggunakan undang-undang yang ada. 

Hal itu sesuai dengan keputusan ang didapatkan usai melakuka diskusi dalam forum informal dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: Kepala BKPM: Lewat Omnibus Law, Izin UMKM Selembar Saja Selesai

"Upah minimum kabupaten tetap dipertahankan dalam undang-undang existing dengan persayratan tertentu, karena itu ada persyaratan tertentu maka akan tetap dibahas," jelas dia.

Adapun Elen menjelaskan, dengan adanya upah minimum daerah, yakni tingkat kabupaten/kota maka dapat menjadi jaring pengaman atau safety net bagi pekerja.

Di dalam penentuan upah minimum daerah tersebut nantinya akan mempertimbangkan pertumbuhan daerah dan tingkat inflasi seperti yang saat ini berlaku.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan terkait dengan upah minimum disepakati untuk menyesuaikan dengan produktivitas.

"Basis upah minimum di provinsi dan bisa ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Upah UMKM tersendiri dan tidak bisa diatur di dalam upah yang untuk diatas UMKM," jelas Elen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Whats New
Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Whats New
Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Whats New
Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Spend Smart
Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Whats New
Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Whats New
Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Whats New
Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Whats New
Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Whats New
Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Rilis
[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

Rilis
Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X