Cegah Kekerasan, Pemerintah Dorong Pekerja Migran Tempuh Jalur Prosedural

Kompas.com - 28/09/2020, 19:32 WIB
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menggerebek tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Apartemen Bogor Icon, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020) malam. BP2MIBadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menggerebek tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Apartemen Bogor Icon, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PPN/Bappenas meminta agar pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Pemda) mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) beralih dari jalur non-prosedural ke jalur prosedural.

Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi P. Saronto menuturkan, jalur prosedural mampu memastikan PMI mendapat perlindungan dari pemerintah.

"Adanya kolaborasi dari berbagai pihak terbukti mendorong PMI migrasi ke jalur prosedural, di antaranya Pemerintah pusat hingga desa, organisasi non-pemerintah (migran care) dan masyarakat" kata Mahatmi dalam Webinar Mendorong Akses Layanan Perempuan Miskin yang Lebih Baik, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Ini 5 Fasilitas Khusus bagi Pekerja Migran Indonesia di Bandara Soetta

Mahatmi menuturkan, hal itu menjadi satu-satunya cara karena UU Perlindungan PMI Nomor 18 Tahun 2017 hanya mencakup PMI yang bekerja dengan jalur prosedural.

Artinya, PMI dengan jalur non-prosedural maupun ilegal mendapat keterbatasan perlindungan, baik sebelum maupun setelah bekerja.

"Sebenarnya sudah ada pembaruan UU perlindungan PMI, namun UU tidak mencakup perlindungan terhadap PMI non prosedural, karena status mereka yang tidak terdaftar bahkan ilegal," ujar dia.

Padahal hingga kini, kata Mahatmi, jumlah PMI non-prosedural masih lebih banyak ketimbang jalur PMI prosedural. Keselamatan dan keamanan mereka tidak terjamin karena tidak mendapat bekal maupun akses untuk bekerja sebagai negara kerja.

Hak-hak tenaga kerja yang dikesampingkan juga melanda pekerja rumah tangga (PRR). Kalangan ini merasa mendapat hak-hak sebagai pekerja adalah sesuatu yang muluk-muluk. Di sisi lain, upah cenderung kecil sementara kebutuhan ekonomi terus meningkat.

Baca juga: Ini Sanksi bagi Perusahaan Pengiriman Pekerja Migran yang Tak Taat Aturan

"Untuk itu banyak perempuan mengambil langkah ekstrem untuk menjadi PMI. Ini juga yang membuat perempuan mudah terjebak pada jalur migrasi non prosedural, yaitu jalur tidak resmi tanpa melaui P3MI," pungkasnya.

Sebagai informasi, World Bank mencatat pada 2019, perempuan berpeluang 25 persen lebih besar dari laki-laki untuk bermigrasi secara tidak resmi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X