Cegah Kekerasan, Pemerintah Dorong Pekerja Migran Tempuh Jalur Prosedural

Kompas.com - 28/09/2020, 19:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PPN/Bappenas meminta agar pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Pemda) mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) beralih dari jalur non-prosedural ke jalur prosedural.

Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi P. Saronto menuturkan, jalur prosedural mampu memastikan PMI mendapat perlindungan dari pemerintah.

"Adanya kolaborasi dari berbagai pihak terbukti mendorong PMI migrasi ke jalur prosedural, di antaranya Pemerintah pusat hingga desa, organisasi non-pemerintah (migran care) dan masyarakat" kata Mahatmi dalam Webinar Mendorong Akses Layanan Perempuan Miskin yang Lebih Baik, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Ini 5 Fasilitas Khusus bagi Pekerja Migran Indonesia di Bandara Soetta

Mahatmi menuturkan, hal itu menjadi satu-satunya cara karena UU Perlindungan PMI Nomor 18 Tahun 2017 hanya mencakup PMI yang bekerja dengan jalur prosedural.

Artinya, PMI dengan jalur non-prosedural maupun ilegal mendapat keterbatasan perlindungan, baik sebelum maupun setelah bekerja.

"Sebenarnya sudah ada pembaruan UU perlindungan PMI, namun UU tidak mencakup perlindungan terhadap PMI non prosedural, karena status mereka yang tidak terdaftar bahkan ilegal," ujar dia.

Padahal hingga kini, kata Mahatmi, jumlah PMI non-prosedural masih lebih banyak ketimbang jalur PMI prosedural. Keselamatan dan keamanan mereka tidak terjamin karena tidak mendapat bekal maupun akses untuk bekerja sebagai negara kerja.

Hak-hak tenaga kerja yang dikesampingkan juga melanda pekerja rumah tangga (PRR). Kalangan ini merasa mendapat hak-hak sebagai pekerja adalah sesuatu yang muluk-muluk. Di sisi lain, upah cenderung kecil sementara kebutuhan ekonomi terus meningkat.

Baca juga: Ini Sanksi bagi Perusahaan Pengiriman Pekerja Migran yang Tak Taat Aturan

"Untuk itu banyak perempuan mengambil langkah ekstrem untuk menjadi PMI. Ini juga yang membuat perempuan mudah terjebak pada jalur migrasi non prosedural, yaitu jalur tidak resmi tanpa melaui P3MI," pungkasnya.

Sebagai informasi, World Bank mencatat pada 2019, perempuan berpeluang 25 persen lebih besar dari laki-laki untuk bermigrasi secara tidak resmi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.