Sebanyak 1,5 Juta Pegawai Mal Terancam Dirumahkan

Kompas.com - 28/09/2020, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah mengungkapkan, sebanyak 1,5 juta pegawai mal terancam mengalami pengurangan pendapatan, dirumahkan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi itu akan terjadi jika pengusaha terus tertekan dampak pandemi yang menyebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelemahan ekonomi. Menurutnya, kondisi keuangan para peritel di mal kini sudah defisit.

"Jumlah tenaga kerja kami ada sekitar 3 juta, yang terdampak itu 50 persen di sektor yang ada di pusat perbelanjaan atau mal. Itu sudah pasti angkanya sebesar itu yang akan berkurang pendapatannya, maupun dirumahkan. Jadi di 1,5 juta pegawai itu akan terjadi," ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Terpukul Pandemi, Pengusaha Mal Rugi Rp 200 Triliun

Menurut Budiharjo, saat ini sudah 90 pengusaha mal yang melaporkan akan melakukan efisiensi pada pegawainya. Diperkirakan ini segera terdampak pada sekitar 100.000 pegawai.

"Itu akan terjadi kemungkinan dirumahkan atau shifting, alias berkurang pendapatannya," kata dia.

Perkiraan ini juga sejalan dengan survei yang dilakukan Hippindo pada peritel mal di Jakarta, di mana saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah memperketat PSBB. Survei menunjukkan pengusaha akan melakukan efisiensi jika penjualan terus tergerus.

Dampak penurunan penjualan pada September-Oktober 2020, untuk peritel bagian fashion akan mengambil langkah merumahkan karyawan, pemotongan gaji, meski tidak akan melakukan PHK.

Baca juga: Riset: PSBB Transisi Bikin Kunjungan Mal Meningkat, Lampaui Supermarket

Sementara untuk peritel di bagian food and beverage (F&B) memilih untuk merumahkan karyawan, pemotongan gaji, PHK, atau bahkan tutup total. Sedangkan peritel departement store memilih untuk merumahkan karyawan, pemotongan gaji, dan PHK.

Oleh sebab itu, Budiharjo mengharapkan adanya bantuan pemerintah pada pengusaha untuk bisa bertahan di tengah krisis pandemi, guna tak berimbas pada PHK pegawainya. Diantaranya dengan relaksasi pajak dan subsidi gaji pegawai mal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Whats New
Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Whats New
Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.