Sudah 227.818 Penerima Kartu Prakerja Dicabut Kepesertaannya, Ini Sebabnya

Kompas.com - 29/09/2020, 05:05 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja di Jakarta, (20/4/2020). ANTARA FOTOWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja di Jakarta, (20/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Total 227.818 penerima Kartu Prakerja dicabut status kepesertaannya.

Setelah pada gelombang 1 hingga 4 ada 180.000 kepesertaan yang dicabut,  pada gelombang 5 pemerintah kembali mencabut kepesertaan 47.818 penerima dari total penerima kartu prakerja gelombang 5 sebanyak 800.000 orang.

"Pencabutan kepesertaan dilakukan sesuai dengan siklus batas akhir 30 hari setelah seseorang lolos seleksi," ujar Head of Communications Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Ingat, Penerima Subsidi Gaji Tidak Akan Lolos Program Kartu Prakerja

Dia mengatakan, pihaknya masih menelusuri alasan penerima kartu prakerja gelombang 5 yang tak kunjung mengambil pelatihan pertama.

Sebelumnya, pada gelombang 1-4 ada 3 alasan utama yang membuat peserta tidak kunjung mengambil pelatihan pertama yakni peserta sudah mendapat pekerjaan, lupa password, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, Louisa pun meminta kepada para peserta kartu prakerja yang lolos seleksi untuk segera melakukan pembelian pelatihan pertamanya supaya tidak dicabut status kepesertaannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia mengingatkan, batas waktu pembelian pelatihan pertama untuk penerima kartu prakerja gelombang 6 akan berakhir pekan depan.

"Untuk penerima kartu prakerja gelombang 6 batas jatuh temponya adalah tanggal 2 Oktober pukul 23.59 WIB," lanjut Louisa.

Pencabutan status kepesertaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan, penerima kartu prakerja secara bebas memilih pelatihan yang telah disetujui oleh PMO, dimana pemilihan pelatihan untuk pertama kali dilakukan tidak lebih dari 30 hari setelah peserta ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja.

Baca juga: Pengusaha Mal Minta Pemerintah Beri Subsidi Gaji ke Karyawan

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Whats New
Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Whats New
Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Whats New
Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Whats New
K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Whats New
Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Whats New
OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

Whats New
Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Rilis
Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Whats New
Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Whats New
Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Whats New
Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Whats New
Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X