Kala Para Pengusaha Merugi Terdampak Pandemi dan Dikejar Setoran Pajak...

Kompas.com - 29/09/2020, 09:05 WIB
Ilustrasi pusat perbelanjaan PIXABAY/hpgruesenIlustrasi pusat perbelanjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 telah menghambat kegiatan ekonomi, didorong penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah dan pembatasan gerak yang dilakukan masyarakat untuk menekan potensi penularan.

Imbasnya sangat terasa oleh para pengusaha yang sangat terpukul karena merugi. Omzet anjlok sejalan dengan penjualan yang turun drastis selama berbulan-bulan.

Meski demikian, pengusaha mengaku kewajiban membayar pajak masih terus berlanjut di kala pendapatan mereka terus tergerus. Oleh sebab itu, pengusaha bersuara meminta keringanan pajak demi mengurangi beban untuk bisa bertahan di masa krisis ini.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Industri Farmasi Mengaku PHK Sekitar 3.000 Karyawan

Pengusaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta sejumlah insentif pajak untuk menghindari terjadinya PHK kembali.

"Kami meminta pembebasan pajak-pajak yang memberatkan situasi pada saat ini, supaya kami bisa tidak terlalu besar kewajiban untuk setoran-setoran tersebut," ungkap Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah dalam konferensi pers virtual, Senin (28/9/2020).

Insentif pajak yang dimaksud yakni pembebasan sementara PPh final atas sewa, service charge, penggantian biaya listrik. Kemudian, PPh pasal 21, pasal 23, dan pasal 25, PPh 22 impor, serta meminta percepatan restrukturisasi PPN.

"Seperti pajak sewa itu 10 persen dari nilai sewa, dalam situasi saat ini akan sangat membantu dua pihak, baik bagi yang menyewa maupun yang menyewakan (gedung)," imbuhnya.

Sementara untuk insentif pajak pada pemerintah daerah (pemda) yang diminta adalah pembebasan sementara untuk pajak PB 1, PBB, pajak reklame indoor dan outdoor, pajak hiburan, dan pajak parkir.

"Kalau dari pemda itu kami minta karena meskipun pusat perbelajaan tutup dan tidak operasional secara penuh, tapi tetap bayar pajak reklame dan PBB. Kalau dibebaskan tentu ini manfaatya akan langsung ke pusat perbelanjaan untuk bisa atur cash flow supaya enggak defisit lagi dan bisa bantu minimalkan PHK," jelas Budihardjo.

Ia mengatakan, dengan tetap dibebankan pajak selama masa pandemi ini membuat kesulitan para pengusaha. Lantaran, omzet dan penjualan juga anjlok seiring dengan penurunan drastis pengunjung ke mal.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X