Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akui Harga BBM Masih Mahal di 1.000 Kecamatan

Kompas.com - 29/09/2020, 14:45 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus meningkatkan dan menjaga keberlanjutan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan pemerataan keterjangkauan akses maupun harga BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Namun sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, masih terdapat lebih dari 1.000 kecamatan di pelosok yang masih mengalami kesulitan akses dan mahalnya BBM.

"Sulitnya akses merupakan kendala tersendiri bagi pendistribusian BBM. Sehingga harga BBM di pelosok lebih mahal dibanding harga BBM di kota," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Konsumsi BBM dan Listrik di Jakarta Bisa Turun Lagi akibat PSBB

Ego mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, pihaknya berharap PT Pertamina (Persero) dan pemasok swasta lainnya dapat menjaga penyaluran BBM ke berbagai wilayah.

Menurutnya, program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak Oktober 2016 ini sangat membantu dalam meringankan beban perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini sekaligus mengurangi disparitas harga jual BBM di kota-kota besar dengan daerah pelosok.

"Intinya adalah masyarakat bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan harga BBM di kota besar," katanya.

Hingga 2019 lalu sebanyak 170 titik BBM Satu Harga yang dibangun baik Pertamina maupun BU swasta.

Kementerian ESDM memproyeksikan hingga tahun 2024 akan ada penambahan 330 titik, yakni 83 titik di 2020, 76 titik di tahun 2021, 72 titik di 2022, 56 di tahun 2023, dan 43 di tahun 2024.

Baca juga: BPH Migas Ungkap Kendala Penyaluran BBM Bersubsidi Bagi Nelayan

Khusus tahun 2020, 83 titik ini akan dibangun semuanya oleh Pertamina dengan rincian, Sumatera 17 titik, Nusa Tenggara 16 titik, Kalimantan 12 titik, Sulawesi 8 titik, Maluku 16 titik, dan Papua 14 titik.

"Pemilihan diprioritaskan untuk wilayah yang paling mendesak dan mempertimbangkan kesiapan daerah mengingat masih banyak kecamatan yang belum menikmati akses," ucap Ego.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com