Mengintip Ekonomi Vanuatu, Negara Mungil yang Singgung HAM di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia lewat perwakilannya di PBB memperingatan Vanuatu, sebuah negara yang mengangkat isu pelanggaran HAM Papua saat Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) pada Sabtu (26/9/2020).

Diplomat muda Kemenlu, Silavny Austin Pasaribu menegaskan, Vanuatu bukanlah perwakilan dari masyarakat Papua dan tak perlu lagi mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Sebagai informasi, dalam setiap kesempatan di Sidang Umum PBB, pemerintah Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Vanuatu sendiri merupakan negara mungil berbentuk kepulauan yang berada di Pasifik yang bertetangga dengan Fiji dan Kaledonia Baru. Luas keseluruhan daratan dan lautnya hanya 12.189 kilometer persegi dengan jumlah penduduknya kurang dari 300 ribu jiwa. 

Lalu, bagaimana kondisi ekonomi Vanuatu?

Baca juga: Gurita Bisnis Tommy Soeharto, Sang Pangeran Cendana

Mengutip laporan yang dirilis Asian Development Bank (ADB) pada Selasa (29/9/2020), ekonomi Vanuatu sangat bergantung pada sektor pariwisata. ADB sendiri sejauh ini jadi salah satu lembaga donatur untuk negara tersebut.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai 3 persen. Meski demikian, angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut turun dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,2 persen dan 4,4 persen. 

Lesunya ekonomi Vanuatu disebabkan oleh rusaknya sektor pertanian dan pariwisata karena dilanda Badai Tropis Hola dan meletusnya gunung berapi di Pulau Ambae. Sebelum adanya pandemi virus corona, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan ADB sebesar 2,8 persen.

Sektor pertanian negara ini banyak ditopang dari Kopra yang jadi komoditas andalannya. Komoditas ekspor lainnya yakni minyak kelapa, dan buah kelapa.

Baca juga: Kisah Nauru, Negara Kaya Raya yang Kini Jatuh Miskin

Mengandalkan turis asing

Sementara sektor pariwisata yang jadi penyumbang ekonomi terbesar menggantungkan kedatangan turis asing dari Australia, Kaledonia Baru, dan Selandia Baru.

Pada tahun 2017, tercatat ada 357.400 wisatawan asing yang melancong ke Vanuatu. Alam eksotik negara pulau ini memang memiliki daya tarik yang menawarkan pantai tropis Pasifik dan gunung-gung berapi di sejumlah pulaunya.

Letak Vanuatu yang berada di tumbukan Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia membuat negara ini jadi rumah bagi banyak gunung api aktif, termasuk gunung api di bawah samudra.

Salah satunya Gunung Yasur yang aksesnya cukup mudah dan keindahan dari aktivitas vulkaniknya bisa dinikmati pada malam hari. Keindahan koral Vanuatu juga jadi penarik para wisatawan asing datang ke negara ini.

Baca juga: Mobil Listrik Makin Diminati, Penjualan di Indonesia Mengalami kenaikan

Para turis asing ini datang ke Vanuatu lewat kapal-kapal pesiar, sebagian lainnya menggunakan penerbangan langsung. Vanuatu bersama dengan beberapa negara Pasifik lain memang sangat mendalkan kunjungan wisatawan dari kapal pesiar. Sektor pariwisata menyumbang sekitar 45 persen dari PDB di tahun 2018. 

Negara ini cukup baik dalam mengelola pariwisatanya dengan melibatkan penduduk lokal. Hampir semua tanah di Vanuatu berstatus adat yang dimiliki secara komunal sehingga dilarang untuk diperjualbelikan kepada investor asing.

Banyak perusahaan asing yang membangun hotel dan resort wisata dengan sewa jangka panjang. Setelah adanya Covid-19 dan ambruknya industri pariwisata, ekonomi Vanuatu di tahun ini juga kemungkinan akan babak belur.

Negara ini terus melakukan upaya untuk meningkatkan kunjungan turis dari Australia dan Selandia Baru, seperti meningkatkan frekuensi penerbangan dari dan ke Port Villa dan gencar mempromosikan destinasi wisata baru di kedua negara asal turis tersebut.

Baca juga: Gubernur BI: Selama Pandemi, Transaksi Digital Naik 37,8 Persen

Sejauh ini, sektor industri di Vanuatu hampir sama sekali tak berkontribusi pada ekonomi. Namun demikian, pemerintah Vanuatu terus membangun infrastruktur untuk menumbuhkan sektor industri.

Beberapa proyek yang dikebut antara lain pembangunan pelabuhan Port Villa dan Luganville, serta melakukan peremajaan pada landasan udara di Port Villa.

Sementara dari sisi inflasi, negara ini cenderung stabil dengan tingkat inflasi berkisar antara 2-3 persen per tahunnya. Harga makanan rata-rata naik 4 persen, sementara harga kebutuhan sandang dan papan rata-rata naik di bawah 2 persen.

Protes Indonesia ke Vanuatu

Sebelumnya diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, menyampaikan hak jawab terkait pemerintah Vanuatu yang mengungkit pelanggaran HAM di Papua.

Baca juga: Bagaimana Hitler Membangun Ekonomi Jerman yang Hancur Pasca-PD I?

"Sangat memalukan bahwa satu negara ini terus-menerus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau menjalankan pemerintahannya sendiri," ujar Silvany pada awal pidatonya, yang dilansir dari YouTube PBB.

"Terus terang saya bingung bagaimana bisa suatu negara mencoba untuk mengajar negara lain, sementara kehilangan inti dari seluruh prinsip dasar Piagam PBB," kata dia.

Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman sebelumnya telah mengungkit isu pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB.

Silvany mengatakan bahwa tuduhan Pemerintah Vanuatu sudah tidak menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia.

Baca juga: Lewat Kartu Tani, Kementan Yakin Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Di ruang sidang yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara di dunia, Silvany menegaskan bahwa Indonesia dengan sadar berusaha mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

Setiap individu memiliki hak yang sama di bawah hukum. Indonesia terdiri lebih dari ratusan suku bangsa yang beragam dan multikultural, dengan ribuan suku, ratusan bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 dan 400 pulau, berkomitmen terhadap hak asasi manusia.

"Kami menghargai keragaman, kami menghormati toleransi dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini," kata dia.

Ia juga mengutip kata-kata Presiden Indonesia Joko Widodo saat memberikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB, beberapa hari lalu, untuk melakukan pendekatan win-win solution dalam menjalin hubungan antar-negara.

Baca juga: Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia?