Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PHRI Sebut 200.000 Pegawai Restoran yang Bekerja di Mal Dirumahkan

Kompas.com - 29/09/2020, 17:04 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha restoran kian tertekan di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya menangani pandemi Covid-19. Pengetatan PSBB ini diperpanjang hingga 11 Oktober 2020.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin mengatakan, pembatasan yang terus berlanjut di mana restoran tak bisa lagi menyediakan layanan makan di tempat (dine in), sangat menyulitkan pengusaha.

“Kami sangat prihatin dengan perpanjangnya PSBB ini karena nasib daripada karyawan di restoran itu sudah otomatis sekitar hampir 200.000 sudah dirumahkan,” ungkapnya kepada Kompas.com seperti dikutip pada Selasa (29/9/2020).

Baca juga: PSBB Total Berlaku, PHRI: Kan, Enggak Mungkin Orang Lokal yang Mengisi...

Ia menjelaskan, ratusan ribu pegawai yang terdampak itu otomatis diberhentikan sebagai imbas perpanjangan pengetatan PSBB DKI Jakarta selama dua pekan ke depan.

Emil mengatakan, 200.000 pegawai harian tersebut tersebar di sekitar 80 mal di Jakarta dengan hitungan kasar setiap mal terdapat 80 restoran. Adapun setiap restoran diperkirakan memiliki 50 pegawai untuk dua shift, di mana 30-35 diantaranya merupakan pegawai harian.

“Jadi mereka pekerja harian lepas, yang dibayar kalau memang mereka datang. Itu biasanya waiters, helpers, bagian kebersihan, segitu jumlah orangnya. Begitu enggak ada dine in, ini mereka duluan yang kena,” jelas Emil.

Dia menekankan, perhitungan 200.000 pegawai yang dirumahkan tersebut hanya berdasarkan restoran yang ada di mal, belum keseluruhan restoran di Jakarta. Ia bilang, setidaknya ada sekitar 4.000-an lagi restoran yang tersebar di hotel atau berdiri independen di luar mal.

“Ini baru bicara soal mal, belum restoran yang di hotel dan restoran independen di luar mal. Jadi potensinya ini besar sekali (pengurangan pegawai), itu yang tolong dipikirkanlah (oleh pemerintah),” katanya.

Baca juga: Gapmmi Ungkap Cara Pengusaha Restoran Bertahan di Tengah Pandemi

Oleh sebab itu, Emil berharap, pemerintah bisa memberikan kebijakan PSBB yang lebih memperhatikan pelaku usaha restoran. Sebab, diakuinya pendapatan terbesar memang berasal dari dine in, bahkan tak semua restoran bisa melakukan layanan take away atau delivery.

“Restoran-restoran kan memang set-nya itu dine ini, enggak semua bisa take away, menu dan cara penyajiannya kan beda, seperti sushi misalnya, itu kan enggak mudah. Paling hanya 10 persen (yang bisa andalkan penjualan online),” jelas dia.

Menurutnya, akan lebih baik jika pembatasan dilakukan dengan mengamati kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh restoran tersebut. Ia bilang, restoran yang berada di hotel dan mal selama ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik sesuai ketentuan.

“Jadi untuk yang memang telah laksanakan protokol kesehatan, seperti di mal dan hotel itu, diperbolehkan dine in seperti biasa dengan kapasitas 50 persen. Jadi di selektif, jangan di pukul rata (semua restoran),” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com