KSPN Pilih Tak Ikut Demo Menolak Pengesahan Omnibus Law

Kompas.com - 30/09/2020, 12:55 WIB
Ilustrasi: Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANIlustrasi: Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) memastikan tidak mengikuti aksi mogok untuk menolak disahkannya Omnibus Law yang akan diikuti 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

"Konfederasi Serikat Pekerja Nasional tidak akan ikut Aksi Mogok Nasional tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020," kata Presiden KSPN Ristadi melalui keterangan tertulis diterima Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

Ada beberapa alasan terkait ketidakikutsertaan KSPN terhadap aksi mogok nasional. Seperti keterlibatan KSPN membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang dianggap akan terus dikawal.

Baca juga: Tumpang Tindih Perizinan di Daerah menjadi Awal Munculnya Omnibus Law

"Advokasi KSPN soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan melakukan kajian kritis, kirim surat masal bersama, lobi-lobi atau audensi ke pemerintah, DPR, aksi unjuk rasa, termasuk publikasi media sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal substansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan," ujarnya.

"Dan proses perjuangan tersebut sekarang sedang kita kawal terus agar sesuai harapan pekerja atau buruh khususnya anggota KSPN," sambung Ristadi.

Dia mengungkapkan, alasan lain tidak melakukan demo adalah faktor pandemi virus corona yang masih membahayakan kesehatan serta ekonomi.

"Memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dampak pandemi corona yang belum berakhir yang menghantam sektor ekonomi dan kesehatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Selain itu, KSPN juga mempertimbangkan saran masukan dari pengurus pusat dan daerah akan situasi lapangan dan kondisi anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum selesainya kasus ribuan PHK yang dialami para buruh tergabung dalam serikat pekerja ini.

"Oleh karena itu, kepada seluruh anggota KSPN agar tetap tenang tapi tetap waspada dengan situasi yang berkembang," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, puluhan pimpinan konfederasi serikat pekerja sepakat untuk melakukan mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Aksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota yang bekerja beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, hingga pariwisata.

Aksi mogok nasional ini merupakan respons penolakan atas pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dilakukan DPR dan pemerintah sejak Jumat (25/9/2020).

Said menjelaskan, kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Selain itu, ada pula aliansi serikat pekerja Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang beranggotakan 17 federasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Whats New
Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Whats New
5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

Earn Smart
Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Spend Smart
Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Whats New
Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Whats New
Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Spend Smart
Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Work Smart
Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Work Smart
MONEY SEPEKAN:  6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

MONEY SEPEKAN: 6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

Whats New
Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Whats New
Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Whats New
Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Whats New
Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X