Mao Zedong dan Pengalaman Kelam Penerapan Ekonomi Komunis China

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu kebangkitan komunisme di Indonesia selalu jadi perdebatan. Fenomena kembali munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) seringkali semakin menguat setiap menjelang 30 September.

Padahal, gerakan komunis di Indonesia sudah diberangus di era Orde Baru. Alasan pemerintah saat itu, PKI dianggap jadi dalang percobaan kudeta serta ideologinya yang dinilai tak sesuai dengan Pancasila.

Selain dikaitkan dengan politik, komunisme juga berkaitan dengan erat dengan sistem ekonomi yang dijalankan negara. Lalu apa sebenarnya sistem ekonomi sosialis-komunis dan bagaimana penerapannya?

Sebenarnya tak ada cetak biru yang disepakati seluruh negara komunis di dunia bagaimana sistem ekonomi sosialis-komunis seharusnya diterapkan.

Baca juga: Bagaimana Hitler Membangun Ekonomi Jerman yang Hancur Pasca-PD I?

Setiap negara yang masih menganggap diri sebagai pemerintahan komunis saat ini seperti Kuba, China, atau Korea Utara, memiliki penafsiran yang berbeda-beda bagaimana seharusnya ekonomi berasaskan komunisme dan sosialisme dijalankan.

China contohnya. Negara ini bisa dikatakan merupakan negara yang benar-benar menerapkan ekonomi proletar di periode awal atau di era Mao Zedong berkuasa. 

Mengutip "The Economy of Communist China 1949-1969" karangan Cheng Chu-yuan, kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah China saat ini sudah jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Mao Zedong, presiden pertama RRC sekaligus peletak dasar komunisme di China.

Setelah menyingkirkan nasionalis Kuomintang dan memproklamirkan RRC pada 1 Oktober 1949, Mao langsung menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan sosialisme-komunisme. Di mana prinsipnya, hampir semua tanah dan fasilitas produksi adalah milik negara.

Tanah milik negara

Di periode awal, Mao yang juga Ketua Umum Partai Komunis China (PKC) meluncurkan kebijakan yang dikenal dengan Gerakan Seratus Bunga, Gerakan Lompatan Jauh, dan memperkenalkan Revolusi Kebudayaan.

Baca juga: Rupa-rupa Uang Kertas yang Beredar di Era Penjajahan Jepang

Mao ingin menciptakan ekonomi China yang makmur dengan menggabungkan ide-ide ekonomi proletar dari Karl Marx, Lenin, dan Stalin.

Pandangan yang terkenal dengan nama Maoisme itu pada dasarnya membawa Cina menjadi negara komunis gaya baru. Berbeda dengan ajaran revolusi Karl Marx yang menekankan kaum proletariat sebagai penggerak revolusi. Menurut versi Mao, pergerakan revolusi sejatinya berasal dari kaum petani, bukan kaum pekerja. 

Mao lantas membagi kebijakan ekonominya dalam dua periode. Pertama program industrialisasi tahun 1949-1957 dengan mengalihkan banyak sumber daya di sektor pertanian menuju industrialisasi. Baru kemudian sepenuhnya menjadi negara industri maju yang didukung pertanian yang kuat.

Langkah pertama yang diambil Mao yakni mencanangkan kebijakan landreform law dengan mengeluarkan Hukum Penertiban Tanah, di mana pemerintah China membagi penduduk pedesaan dalam 4 kelompok antara lain tuan tanah (pemilik banyak tanah tapi tidak menggarap sendiri).

Baca juga: Pernah Dijajah Jepang, Bagaimana Indonesia Menuntut Ganti Rugi?

Kelompok kedua yakni petani kaya (pemilik tanah namun tak sebanyak petani tuan tanah). Lalu kelompok ketiga yakni petani menengah bagi petani pemilik tanah yang menggarap tanahnya sendiri, dan keempat petani miskin yang tidak memiliki tanah sama ssekali.

Pada periode tahun 1950, semua tanah disita untuk negara untuk kemudian dibagikan secara merata kepada petani penggarap. Untuk merealisasikannya, kader-kader PKC disebar di pedesaan untuk mendata pembagian tanah.