Pembahasan RUU Cipta Kerja Rampung, Airlangga: Ditargetkan Masa Sidang Ini Bisa Diselesaikan

Kompas.com - 30/09/2020, 16:49 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

CIKARANG, KOMPAS.com - Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI disebut telah menyelesaikan pembahasan sebagian besar pasal yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang ( RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan Baleg DPR RI sudah rampung.

“Pemerintah sudah menyelesaikan bersama DPR RUU terkait Cipta Kerja. Dan saya dapat menyampaikan bahwa hampir seluruh pasal-pasal telah disetujui bersama oleh pemerintah dan 9 fraksi di DPR,” tuturnya dalam Peresmian Atap Panel Surya Coca-Cola Amatil Indonesia di Cikarang Barat, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Ketentuan Upah Minimum di RUU Cipta Kerja

Lebih lanjut, Airlangga meyakini, RUU yang menuai banyak polemik tersebut dapat segera disahkan.

“Ditargetkan dalam masa sidang ini bisa diselesaikan,” katanya.

Menurut dia, semakin cepat RUU sapu jagat itu diselesaikan, maka semakin cepat pula perekonomian nasional menuju suatu transformasi.

“Kita memasuki fase berikut, di mana fase berikut melakukan transformasi ekonomi,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Baleg DPR RI pemerintah telah merampungkan pembahasan mengenai klaster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan sejumlah poindalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam pembahasan dengan pemerintah.

Poin-poin tersebut meliputi pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja.

Ia mengatakan seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah mendapat masukan dari elemen terkait termasuk serikat pekerja dan pengusaha. "Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Rampung, Ini Penjelasan Baleg DPR



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Whats New
Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Whats New
Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X