[POPULER MONEY] Cara Isi Survei Kartu Prakerja | Indonesia Punya Panel Surya Terbesar di Asia Tenggara

1. Cara Mengisi Survei Kartu Prakerja agar Dapat Insentif Rp 50.000

Bagi peserta yang lolos sebagai peserta Kartu Prakerja, diharuskan mengisi survei evaluasi Kartu Prakerja agar bisa mendapatkan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 50.000.

Syarat mengikuti survei evaluasi Kartu Prakerja yakni telah menyelesaikan minimal satu pelatihan dan memberikan ulasan serta rating.

Syarat kedua yakni sudah menerima insentif pertama setelah menyelesaikan pelatihan. Untuk melakukan survei, peserta Kartu Prakerja tinggal masuk (login) ke dashboard akun Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id.

Tautan survei akan muncul di dashboard terhitung setelah 30 hari pasca-menerima pencairan insentif Kartu Prakerja tahap pertama.

Simak cara mengikuti survei Kartu Prakerja di sini

2. 14 BUMN Akan Dilikuidasi, DPR Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Karyawan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai pemerintah harus memikirkan nasib para karyawan dari 14 BUMN yang rencananya dilikuidasi.

Menurut dia, Kementerian BUMN harus bisa menjadi contoh bagaimana memperlakukan karyawan dengan baik. Jika terpaksa harus ada PHK maka semua hak karyawan harus bisa dipenuhi sesuai dengan kontrak dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Namun, diharapkan Kementerian BUMN harus berjuang untuk mengaryakan para karyawan di unit atau BUMN lainnya yang masih sehat,” ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).

Baca selengkapnya di sini

3. Indonesia Kini Punya Panel Surya Terbesar di Asia Tenggara

PT Coca Cola Amatil (CCA) Indonesia meresmikan operasional panel surya atap berkapasitas 7,13 MegaWatt dan seluas 72.000 meter persegi di pabrik Cikarang Barat.

Panel surya ini disebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara atau ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi pembangunan panel surya yang memakan biaya investasi sebesar Rp 87 miliar itu.

Pasalnya, selain selaras dengan fokus pengembangan energi baru terbarukan, langkah CCA Indonesia juga disebut mampu membantu upaya pemerintah menekan emisi gas rumah kaca.

“Apa yang dilakukan disini, bisa mengurangi emisi gas kaca sebesar 314 juta ton. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ibu Allison (Group Managing Director CCA) tadi mengatakan, ini sama saja dengan menghemat 7.000 kendaraan yang dikendarai sleama 1 tahun,” tuturnya dalam Peresmian Atap Panel Surya Coca-Cola Amatil Indonesia di Cikarang Barat, Rabu (30/9/2020). Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Rampung, Airlangga: Ditar

Selengkapnya baca di sini

4. Luhut Minta BPJS Kesehatan Percepat Pembayaran Klaim RS Rujukan Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar BPJS kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19.

“Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak memengaruhi cash flow rumah sakit yang merawat pasien Covid-19,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (30/9/2020).

Luhut meminta para gubernur yang hadir dalam rapat koordinasi untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Adapun gubernur yang terlibat dalam rakor tersebut antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Simak selengkapnya di sini

5. Yuk Investasi, ORI018 Bisa Dibeli mulai 1 Oktober 2020

Kementerian Keuangan pada kuartal IV tahun 2020 kembali menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI018.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menjelaskan, ORI018 bakal ditawarkan secara daring (online) atau e-SBN.

Surat utang pemerintah tersebut akan ditawarkan dengan kupon sebesar 5,7 persen. Artinya, investor yang berinvestasi melalui surat utang pemerintah tersebut bakal mendapatkan imbal hasil sebesar 5,7 persen setiap tahun.

ORI018 sendiri merupakan obligasi negara tanpa warkat sehingga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, hanya antar-investor domestik atau lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID).

Berminat? Baca selengkapnya di sini