Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Ini Respons Kadin

Kompas.com - 01/10/2020, 13:09 WIB
Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi buruh menuntut kenaikan upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 mengenai Mogok Kerja Nasional serta surat arahan Nomor 748/DP/IX/2020.

Surat edaran serta surat arahan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani pada 30 September 2020.

Dibuatnya surat tersebut karena adanya rencana aksi mogok kerja massal nasional sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja selama tiga hari, mulai 5-8 Oktober 2020 pada saat Sidang Paripurna DPR RI.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Sebut 5 Juta Buruh Siap Mogok Nasional

 

Adapun isi surat tersebut berisi saran, imbauan, serta larangan berdasarkan dua undang-undang (UU) yang menjadi landasan Kadin. Pun Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

"Seiring dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub No. 88 Tahun 2020 telah mengatur bahwa "demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat," isi dari SE tersebut pada poin 3, Kamis (1/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, SE tersebut juga tertulis, mogok kerja boleh dilakukan asalkan terjadi perundingan yang gagal antara pemberi kerja dengan pekerja.

Oleh sebab itu, mogok kerja massal yang akan dilakukan nanti dianggap tidak sah.

Baca juga: Soal Rencana Mogok Nasional Pekerja, Ini Respons Menperin

"Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan," isi poin 1 dari SE tersebut.

"Sebagai pengejawantahan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah diterbitkan Kepmenakertrans No. 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, dimana dalam Pasal 3 menegaskan bahwa mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan adalah tidak sah," lanjut SE itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Rilis
Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Work Smart
[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | 'Harga Teman', Komponen Harga yang Masih Misteri

[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | "Harga Teman", Komponen Harga yang Masih Misteri

Rilis
Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Whats New
Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Whats New
Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Whats New
BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

Whats New
IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

Whats New
Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

Whats New
Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Whats New
Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

Rilis
BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

Whats New
Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Whats New
Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X