Kata Menko Airlangga, Pilkada akan Dorong Perputaran Uang dan Serap Tenaga Kerja

Kompas.com - 02/10/2020, 19:42 WIB
Airlangga Hartarto DOK KEMENKO PEREKONOMIANAirlangga Hartarto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan Pilkada bakal mendorong adanya perputaran uang di berbagai daerah.

Untuk diketahui, Pilkada bakal dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Untuk Pilkada akan ada sirkulasi dana baik dari calon-calon yang mengikuti Pilkada, maupun dana penyelenggaraan Pilkada dari KPU dan Bawaslu," jelas Airlangga ketika memberikan keterangan pers, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Faisal Basri: Masalah Tidak Akan Selesai kalau Pilkada Jalan...

Selain itu, menurut Airlangga, pelaksanaan Pilkada juga bisa bakal menyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksnaaan Pilkada sebesar Rp 20,46 triliun.

"Untuk biaya penyelenggaraan Rp 19 triliun tentu menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang nanti dilibatkan untuk penyelenggaraan," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga pun sempat menyatakan menyatakan kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan bukan merupakan akibat dari rangkaian pelaksanaan Pilkada yang bakal dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Untuk diketahui, per Jumat (2/10/2020) hari ini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 4.317.

"Tadi disampaikan Pilkada ini tidak dalam tanda petik, kasus peningkatan tidak terkait dengan Pilkada," jelas Airlangga.

Baca juga: Erick Thohir: Suksesnya Pilkada Jangan Menjadi Kegagalan Penanganan Covid-19

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelanggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 5,23 triliun dari APBN.

Penambahan anggaran dilakukan untuk mendanai biaya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada. Padahal biasanya, penyelenggaraan Pilkada dinanai oleh APBD masing-masing daerah.

Bendahara Negara itu menjelaskan sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pilkada direncanakan sebesar Rp 15,23 triliun. Namun dengan penambahan anggaran dari APBN, maka biaya untuk pelaksanaan Pilkada meningkat jadi Rp 20,46 triliun.

"Untuk Pilkada, total anggaran sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun dan didanai oleh APBD, dengan adanya protokol kesehatan menjadi Rp 20,46 triliun," jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers APBN KiTA, Selasa (22/9/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Whats New
Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Whats New
ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

BrandzView
Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Whats New
Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Whats New
Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Whats New
Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Whats New
Luhut: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng Omicron

Luhut: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng Omicron

Whats New
Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Whats New
Bank Neo Commerce Luncurkan 'Smart Branch', Apa Bedanya dengan Kantor Cabang Biasa?

Bank Neo Commerce Luncurkan "Smart Branch", Apa Bedanya dengan Kantor Cabang Biasa?

Rilis
Percepat Transformasi Digital di Sumut, Telkom Hadirkan “Leap”

Percepat Transformasi Digital di Sumut, Telkom Hadirkan “Leap”

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jateng via Aplikasi Sakpole Jateng

Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jateng via Aplikasi Sakpole Jateng

Spend Smart
Wamenkeu: Jangan Sampai Pengeluaran Pemerintah Ikut-ikutan Negatif

Wamenkeu: Jangan Sampai Pengeluaran Pemerintah Ikut-ikutan Negatif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.