Kata Menko Airlangga, Pilkada akan Dorong Perputaran Uang dan Serap Tenaga Kerja

Kompas.com - 02/10/2020, 19:42 WIB
Airlangga Hartarto DOK KEMENKO PEREKONOMIANAirlangga Hartarto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan Pilkada bakal mendorong adanya perputaran uang di berbagai daerah.

Untuk diketahui, Pilkada bakal dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Untuk Pilkada akan ada sirkulasi dana baik dari calon-calon yang mengikuti Pilkada, maupun dana penyelenggaraan Pilkada dari KPU dan Bawaslu," jelas Airlangga ketika memberikan keterangan pers, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Faisal Basri: Masalah Tidak Akan Selesai kalau Pilkada Jalan...

Selain itu, menurut Airlangga, pelaksanaan Pilkada juga bisa bakal menyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksnaaan Pilkada sebesar Rp 20,46 triliun.

"Untuk biaya penyelenggaraan Rp 19 triliun tentu menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang nanti dilibatkan untuk penyelenggaraan," jelas Airlangga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Airlangga pun sempat menyatakan menyatakan kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan bukan merupakan akibat dari rangkaian pelaksanaan Pilkada yang bakal dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Untuk diketahui, per Jumat (2/10/2020) hari ini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 4.317.

"Tadi disampaikan Pilkada ini tidak dalam tanda petik, kasus peningkatan tidak terkait dengan Pilkada," jelas Airlangga.

Baca juga: Erick Thohir: Suksesnya Pilkada Jangan Menjadi Kegagalan Penanganan Covid-19

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelanggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 5,23 triliun dari APBN.

Penambahan anggaran dilakukan untuk mendanai biaya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada. Padahal biasanya, penyelenggaraan Pilkada dinanai oleh APBD masing-masing daerah.

Bendahara Negara itu menjelaskan sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pilkada direncanakan sebesar Rp 15,23 triliun. Namun dengan penambahan anggaran dari APBN, maka biaya untuk pelaksanaan Pilkada meningkat jadi Rp 20,46 triliun.

"Untuk Pilkada, total anggaran sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun dan didanai oleh APBD, dengan adanya protokol kesehatan menjadi Rp 20,46 triliun," jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers APBN KiTA, Selasa (22/9/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.