Menperin Usulkan Sertifikasi 10.000 Produk Farmasi Gunakan APBN

Kompas.com - 03/10/2020, 16:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan, biaya sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk farmasi sebaiknya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dengan anggaran yang disiapkan, kami tentunya akan support sektor industrinya. Apalagi, industri farmasi dan alat kesehatan sudah kami masukkan ke dalam sektor tambahan yang menjadi prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0,” katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2020).

Dia memperkirakan, ada 10.000 produk farmasi yang perlu disertifikasi untuk meningkatkan kemandirian sektor kesehatan.

 

Baca juga: Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

"Sertifikasi ini sangat penting. Sebab, saat ini ada 10.000 produk farmasi yang perlu disertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” ujarnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, pada kuartal I 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh positif sebesar 5,59 persen.

Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup signifikan pada kuartal I 2020 dengan mencapai Rp 9,83 triliun.

Kemandirian di sektor industri alat kesehatan dan farmasi diharapkan berkontribusi dalam program pengurangan angka impor hingga 35 persen pada akhir tahun 2022.

 

Baca juga: Pandemi Covid-19, Industri Farmasi Mengaku PHK Sekitar 3.000 Karyawan

“Inovasi dan penerapan industri 4.0 di sektor industri alat kesehatan dan farmasi dapat meningkatkan produktivitas,” ujar Agus.

Menurutnya, pasar dalam negeri sangat potensial bagi berbagai produk farmasi dan alat kesehatan dengan kandungan lokal tinggi. Sebab, pasar lokal bisa menjadi preferensi dalam pengadaan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dalam Permenperin No. 16 Tahun 2020, disebutkan bahwa tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi tidak lagi memakai metode cost based, melainkan metode processed based.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Kemendagri Sarankan Penggunaan Nama Dua Kata Dalam Dokumen Kependudukan

Ini Alasan Kemendagri Sarankan Penggunaan Nama Dua Kata Dalam Dokumen Kependudukan

Whats New
Epidemiolog Puji Upaya Kementan Tangani PMK di Indonesia

Epidemiolog Puji Upaya Kementan Tangani PMK di Indonesia

Rilis
Daftar 86 Fintech IKD dengan Status Tercatat di OJK Per Mei 2022

Daftar 86 Fintech IKD dengan Status Tercatat di OJK Per Mei 2022

Whats New
Gandeng Prism Energy, PGN Subholding Gas Pertamina Masuki Pasar LNG Internasional

Gandeng Prism Energy, PGN Subholding Gas Pertamina Masuki Pasar LNG Internasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri dari Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri dari Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Whats New
2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

Whats New
Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

Whats New
Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

BrandzView
Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Whats New
Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Whats New
Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Whats New
Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Whats New
PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.