Kompas.com - 05/10/2020, 06:32 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.

Lalu apa itu RUU Cipta Kerja?

Baca juga: Menurut Menko Airlangga, Ini Segudang Manfaat RUU Cipta Kerja untuk Rakyat

RUU Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain: RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun demikian, RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor.

Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja.

Pemerintah dan DPR kejar tayang

Pemerintah dan DPR juga dianggap kejar tayang menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di Tanah Air sehingga bisa mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?

Pemerintah dan Baleg DPR RI memang sempat menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu. Hal ini untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.

Halaman:


Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Whats New
Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

Rilis
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Whats New
Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja Untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja Untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Whats New
Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Whats New
Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Spend Smart
Bali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19, Bagaimana Rencana Pembukaan Kawasan Wisata?

Bali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19, Bagaimana Rencana Pembukaan Kawasan Wisata?

Whats New
Pemerintah Dorong Industri Makanan dan Minuman Terapkan Industri 4.0

Pemerintah Dorong Industri Makanan dan Minuman Terapkan Industri 4.0

Rilis
Tempat Wisata Dibuka Tetapi Mudik Dilarang, Sandiaga: Pariwisata Bukan Jadi Masalah

Tempat Wisata Dibuka Tetapi Mudik Dilarang, Sandiaga: Pariwisata Bukan Jadi Masalah

Whats New
Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X