Jadi Kontroversi, Apa Itu RUU Cipta Kerja?

Kompas.com - 05/10/2020, 06:32 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. 

Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja.

Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah. Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja.

Baca juga: Menko Airlangga: RUU Cipta Kerja Tidak Menghilangkan Hak Cuti

"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," bunyi Pasal 79 RUU Cipta Kerja.

Ketentuan di RUU Cipta Kerja ini berbeda dengan regulasi sebelumnya, UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan, satu dan dua hari bagi pekerjanya.

"1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," bunyi Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003.

Beberapa ketentuan juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial.

Baca juga: Kilat, RUU Cipta Kerja Disetujui ke Paripurna

Apa Itu Omnibus Law?

Secara terminologi, omnibus berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, artinya Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal.

Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Halaman:


Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Rilis
Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Whats New
ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

Whats New
Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

Rilis
Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Whats New
Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Rilis
Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Whats New
Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Whats New
Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Rilis
Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Whats New
AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

Whats New
Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Whats New
Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Whats New
PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X