Kompas.com - 05/10/2020, 10:38 WIB
Aksi unjuk rasa KSPI di depan Gedung DPR pada Senin (3/8/2020). Unjuk rasa ini meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan PHK massal di tengah pandemi Covid-19 Dokumen KSPI Aksi unjuk rasa KSPI di depan Gedung DPR pada Senin (3/8/2020). Unjuk rasa ini meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan PHK massal di tengah pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR telah mencapai titik final. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk membawa RUU sapu jagat tersebut di bawah ke Rapat Paripurna DPR RI pada 8 Oktober mendatang dan disahkan menjadi undang-undang.

Baleg pun memastikan, RUU Cipta Kerja tersebut akan tetap dibawah untuk dibahas di paripurna dan disahkan meski ada ancaman mogok nasional oleh para buruh.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Baidhowi mengatakan, mogok nasional merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan merupakan hak setiap warga negara Indonesia (WNI).

"Penyampaian aspirasi baik dalam bentuk apapun itu hak setiap WNI asalkan disampaikan sesuai ketentuan perundangundangan, tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak anarkis serta tidak merusak fasilitas negara," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Buruh Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Simak Penjelasannya

Dia pun mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk melaporkan hasil kerja mengenai RUU Cipta Kerja.

Meski demikian, terdapat dua fraksi dalam pengambilan keputusan di Baleg yang tidak menyetujui payung hukum tersebut dibawha ke sidang paripurna, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.

Baidhowi mengatakan, hal itu merupakan hak setiap fraksi dan tidak bisa dipengaruhi pihak lain.

"Namun perlu kami tegaskan, dua fraksi tersebut ikut dalam pembahasan. PKS ikut sejak awal panja, demokrat ikut di tengah," jelas dia.

Adapun tujuh fraksi yang sepakat yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN.

Bhaidowi pun mengatakan, kedua fraksi yang menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ke tahap yang lebih lanjut itu menyetujui pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) di awal.

"Hal itu bisa dilihat publik karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan dalam pembahasan tidak ada voting. Jika kemudian akhirnya dua fraksi tersebut menolak ya itu hak politik mereka yang kami hargai," jelas dia.

Baca juga: Buruh Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Simak Penjelasannya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

Rilis
Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Rilis
Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Whats New
Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Whats New
Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Whats New
Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Earn Smart
Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Whats New
Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

Rilis
Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Whats New
Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Whats New
Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Spend Smart
Partisipasi Telkom di Hannover Messe 2021 Dukung Kedaulatan Digital Indonesia

Partisipasi Telkom di Hannover Messe 2021 Dukung Kedaulatan Digital Indonesia

Whats New
Bank Syariah Indonesia Gelar RUPS 6 Mei, Ini Agendanya

Bank Syariah Indonesia Gelar RUPS 6 Mei, Ini Agendanya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X