Serikat Pekerja Anggap RUU Cipta Kerja Hanya Janji Semu

Kompas.com - 05/10/2020, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai serikat pekerja yang berafiliasi kepada global unions federations menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tingkat pertama pada Sabtu malam (3/10/2020).

Seperti diketahui, mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI.

Adapun serikat pekerja menyatakan kecewa dengan hasil pembahaan RUU Cipta Kerja antara lain FSPM dan FSBMM, SERBUK Indonesia, PPIP, FSP2KI dan FBTPI.

Ketua Umum SERBUK Indonesia Subono menilai, pekerjaan baru yang dijanjikan oleh Omnibus Law ini bukanlah pekerjaan nyata.

Baca juga: Menuju Pengesahan RUU Cipta Kerja di Paripurna...

Menurut dia, pekerjaan baru yang dijanjikan pemerintah adalah pekerjaan berupah murah dan bersifat sementara. Bahkan dia berpendapat, pemulihan ekonomi tidak akan datang dari investasi asing yang masuk ke Indonesia.

“Kita tidak dapat pulih secara ekonomi dengan dasar upah murah dan pekerjaan yang tidak terjamin. Hanya pembelanjaan (konsumsi) domestik dengan dasar pekerjaan tetap dan upah layak yang dapat membantu Indonesia pulih dari pandemi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Presiden FSPM Husni Mubarok. Ia menilai, RUU Cipta Kerja hanyab memberikan janji semu akan tersedianya lebih banyak pekerjaan di masa depan.

RUU Cipta Kerja justru dinilai akan mengurangi jaminan pekerjaan dan memungkinkan pengusaha untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja kontrak dengan upah rendah dan pekerjaan outsourcing di semua sektor.

Baca juga: Mengenal Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya

Di samping itu lanjutnya, pekerjaan yang akan tersedia adalah pekerjaan dengan upah rendah tetapi tanpa ada masa depan.

Sementara itu, Presiden FSP2KI Hamdani menyatakan bahwa RUU Cipta kerja juga mengancam hilangnya cuti berbayar, termasuk hak-hak yang mengikuti cuti melahirkan yang begitu penting bagi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Perwakilan FBTPI, Salman mengatakan pihaknya merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh membahas dan memperdebatkan RUU Cipta Kerja.

“Oleh karena itu, Omnibus Law harus dihentikan dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan setelah pandemi ini berakhir, ketika kita dapat berbicara dan berpartisipasi dengan bebas,” kata dia.

Baca juga: Menurut Menko Airlangga, Ini Segudang Manfaat RUU Cipta Kerja untuk Rakyat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Sahamnya ARB Berjilid-jilid, GOTO Gelar 'Public Expose Insidentil' | Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi

[POPULER MONEY] Sahamnya ARB Berjilid-jilid, GOTO Gelar "Public Expose Insidentil" | Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi

Whats New
KAI Tegaskan Akan 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual

KAI Tegaskan Akan "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual

Rilis
Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Whats New
Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Whats New
Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Rilis
KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

Whats New
BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.