Kompas.com - 05/10/2020, 11:43 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ADITYA PRADANA PUTRASejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai serikat pekerja yang berafiliasi kepada global unions federations menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tingkat pertama pada Sabtu malam (3/10/2020).

Seperti diketahui, mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI.

Adapun serikat pekerja menyatakan kecewa dengan hasil pembahaan RUU Cipta Kerja antara lain FSPM dan FSBMM, SERBUK Indonesia, PPIP, FSP2KI dan FBTPI.

Ketua Umum SERBUK Indonesia Subono menilai, pekerjaan baru yang dijanjikan oleh Omnibus Law ini bukanlah pekerjaan nyata.

Baca juga: Menuju Pengesahan RUU Cipta Kerja di Paripurna...

Menurut dia, pekerjaan baru yang dijanjikan pemerintah adalah pekerjaan berupah murah dan bersifat sementara. Bahkan dia berpendapat, pemulihan ekonomi tidak akan datang dari investasi asing yang masuk ke Indonesia.

“Kita tidak dapat pulih secara ekonomi dengan dasar upah murah dan pekerjaan yang tidak terjamin. Hanya pembelanjaan (konsumsi) domestik dengan dasar pekerjaan tetap dan upah layak yang dapat membantu Indonesia pulih dari pandemi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pendapat yang sama disampaikan oleh Presiden FSPM Husni Mubarok. Ia menilai, RUU Cipta Kerja hanyab memberikan janji semu akan tersedianya lebih banyak pekerjaan di masa depan.

RUU Cipta Kerja justru dinilai akan mengurangi jaminan pekerjaan dan memungkinkan pengusaha untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja kontrak dengan upah rendah dan pekerjaan outsourcing di semua sektor.

Baca juga: Mengenal Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya

Di samping itu lanjutnya, pekerjaan yang akan tersedia adalah pekerjaan dengan upah rendah tetapi tanpa ada masa depan.

Sementara itu, Presiden FSP2KI Hamdani menyatakan bahwa RUU Cipta kerja juga mengancam hilangnya cuti berbayar, termasuk hak-hak yang mengikuti cuti melahirkan yang begitu penting bagi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Perwakilan FBTPI, Salman mengatakan pihaknya merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh membahas dan memperdebatkan RUU Cipta Kerja.

“Oleh karena itu, Omnibus Law harus dihentikan dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan setelah pandemi ini berakhir, ketika kita dapat berbicara dan berpartisipasi dengan bebas,” kata dia.

Baca juga: Menurut Menko Airlangga, Ini Segudang Manfaat RUU Cipta Kerja untuk Rakyat

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Rilis
Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Whats New
Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Whats New
Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

BrandzView
Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

BrandzView
Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Whats New
Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Rilis
Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Spend Smart
Tes PCR Bakal Diterapkan di Semua Moda Transportasi, Jokowi Minta Harganya Turun Jadi Rp 300.000

Tes PCR Bakal Diterapkan di Semua Moda Transportasi, Jokowi Minta Harganya Turun Jadi Rp 300.000

Whats New
FAO Apresiasi Capaian Pembangunan Pertanian di Masa Covid-19

FAO Apresiasi Capaian Pembangunan Pertanian di Masa Covid-19

Rilis
LRT Jabodebek Tabrakan, Masinis Alami Luka Ringan

LRT Jabodebek Tabrakan, Masinis Alami Luka Ringan

Whats New
Tabrakan LRT Jabodebek, Kemenhub: Soal Kecelakaan Tanya ke INKA

Tabrakan LRT Jabodebek, Kemenhub: Soal Kecelakaan Tanya ke INKA

Whats New
Capaian Vaksin Rendah, 4 Provinsi Ini Jadi Sorotan Jokowi

Capaian Vaksin Rendah, 4 Provinsi Ini Jadi Sorotan Jokowi

Whats New
FinanSiap Diharapkan Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak Muda

FinanSiap Diharapkan Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak Muda

Rilis
Kasus Covid-19 di 105 Kota dan Kabupaten Naik, Pemerintah Waspadai Gelombang Ketiga

Kasus Covid-19 di 105 Kota dan Kabupaten Naik, Pemerintah Waspadai Gelombang Ketiga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.