Pemerintah Masih Utang Rp 13,8 Triliun ke Pupuk Indonesia

Kompas.com - 05/10/2020, 14:23 WIB
Proses pengemasan pupuk oleh Pupuk Indonesia dok Pupuk IndonesiaProses pengemasan pupuk oleh Pupuk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkapkan, pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp 13,8 triliun terkait subsidi pupuk hingga 30 September 2020. Angka ini merupakan akumulasi utang sejak tahun 2017.

"Jadi sekarang statusnya (utang pemerintah ke Pupuk Indonesia) di Rp 13,8 triliun," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI dan Kementan yang ditayangkan secara virtual, Senin (5/10/2020).

Secara rinci, utang subsidi pupuk pada tahun 2017 yang masih belum dibayarkan sebesar Rp 45 miliar. Lalu utang pada tahun tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Baca juga: Rapat dengan Kementan, Dedi Mulyadi Kritisi Persoalan Klasik Pupuk Bersubsidi

Kemudian, besaran utang subsidi pupuk pada tahun 2019 sebesar Rp 5,4 triliun. Serta, utang pada tahun berjalan 2020 atau hingga 30 September 2020 tercatat sebesar Rp 2,6 triliun.

Bakir mengatakan, untuk utang pemerintah tersebut pada tahun 2017-2018 tengah diproses oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang kemudian akan diteruskan ke Kementan untuk bisa dibayarkan kepada Pupuk Indonesia.

"Saat ini sudah di proses, statusnya di Kemenkeu tapi belum balik ke Kementan untuk finalnya. Katanya sih awal Oktober 2020, tapi saat ini belum juga keluar," ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, terkait utang subsidi pupuk pada tahun 2019 masih dalam peninjauan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Petani Teriak Pupuk Langka di Pasaran, Ini Penjelasan BUMN Pupuk

"Untuk utang 2019 belum masuk karena masih review dari BPKP, ketika sudah final akan kami usulkan ke Kemenkeu," kata dia.

Adapun untuk utang tahun berjalan 2020 masih belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga memang belum dilaporkan atau diproses pada Kemenkeu.

Suwandi mengatakan, memang utang pemerintah terhadap subsidi pupuk cukup besar. Artinya memang jika pembayaran terus ditunda maka akan terbeban pula oleh bunga utang.

"Kalau ditunda-tunda kita punya beban bunga, jadi semakin cepet selesaikan semakin bagus, sehingga Pupuk Indonesia cashflow-nya juga semakin bagus," pungkas Suwandi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Whats New
Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Whats New
Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Whats New
[POPULER MONEY]  Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

[POPULER MONEY] Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

Whats New
Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Whats New
Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Whats New
BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

Whats New
49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

Rilis
Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Whats New
Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Work Smart
Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Kepribadian di Dunia Nyata dan di Media Sosial | Love Language dan Teori Give and Take | Bakso, Lirikan Pebisnis Kuliner Sepanjang Zaman!

[TREN LYFE KOMPASIANA] Kepribadian di Dunia Nyata dan di Media Sosial | Love Language dan Teori Give and Take | Bakso, Lirikan Pebisnis Kuliner Sepanjang Zaman!

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X