Bio Farma Ajukan Proposal Rp 1 Triliun untuk Kembangkan Teknologi Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal pengembangan teknologi untuk pembuatan vaksin Covid-19 kepada pemerintah.

"Untuk pengembangan teknologi vaksin kami membutuhkan Rp 1 triliun," ujarnya kepada Komisi VI DPR RI saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) secara fisik di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Pengembangan teknologi dibutuhkan untuk mempercepat pembuatan vaksin, termasuk vaksin Covid-19. Sebab, Bio Farma ingin meniru negara-negara lain yang cepat memproduksi vaksin dengan teknologi baru.

Baca juga: Sempat Dihantam Pandemi, Kini Penjual Sayur dan Es Krim Ini Bisa Panen Cuan

"Kami di Bio Farma mencoba melengkapi kemampuan teknologi terhadap vaksin. Karena dengan pandemi ini banyak sekali bermunculan teknologi baru yang memang memberikan terobosan dari sisi produksi vaksin," kata dia.

Honesti mengatakan, selama ini pembuatan vaksin membutuhkan waktu 10-15 tahun. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, seluruh negara termasuk Indonesia berupaya membuat vaksin hanya kurang dari 2 tahun.

Atas dasar itulah, Bio Farma menilai dibutuhkan teknologi tambahan untuk membuat vaksin.

"Masalahnya memang bagaimana percepatan kami bisa mengadaptasi teknologi ini," ucap dia.

Lebih lanjut, Honesti mengatakan pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia akan mencapai 170 juta orang. Dengan demikian ucapnya, dosis vaksin yang dibutuhkan sebanyak 340 juta dosis.

Baca juga: Pemerintah Pastikan RUU Cipta Kerja Disahkan Hari Ini

Oleh sebab itu, kerja sama dengan perusahaan produksi vaksin dari negara lain dibutuhkan untuk memenuhi target tersebut.

Misalnya kerja sama dengan Sinovac dari China dan G42 perusahaan farmasi asal Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, vaksin G42 dari UEA akan didatangkan pada akhir tahun ini sebanyak 10 juta dosis. Namun, pemerintah kembali melobi negara itu untuk ditambahkan sebanyak 30 juta dosis.

Sementara, target untuk penyuntikan vaksin, menurut Bio Farma akan dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2021, sembari menantikan sertifikat pemberian vaksin dalam kondisi darurat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga: Aplikasi Bareksa Down, Ini Penyebabnya