Ada Tambahan Anggaran, Penyaluran Pupuk Subsidi Baru 70 Persen

Kompas.com - 05/10/2020, 17:07 WIB
Ilustrasi pupuk bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia Dok. Humas KementanIlustrasi pupuk bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerima tambahan anggaran senilai Rp 3,14 triliun untuk kebutuhan pupuk bersubsidi di 2020. Nilai tersebut setara dengan penambahan 1 juta ton pupuk.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, dengan tambahan tersebut maka anggaran untuk subsidi pupuk menjadi sebesar Rp 29,76 triliun dari sebelumnya Rp 26,62 triliun.

Secara volume alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2020 menjadi sebanyak 8,9 juta ton dari sebelumnya hanya 7,9 juta ton.

Penambahan anggaran ini pun turut mempengaruhi posisi realiasi penyaluran pupuk subsidi hingga 27 September 2020 menjadi sebesar 70,13 persen dari pagu anggaran.

Baca juga: Bio Farma Ajukan Proposal Rp 1 Triliun untuk Kembangkan Teknologi Vaksin

"Sehingga realisasi penyaluran sebelum revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) itu 80,65 persen, dengan revisi DIPA ini menjadi 70,13 persen," ungkapnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI yang ditayangkan secara virtual, Senin (5/10/2020).

Secara rinci, volume penyaluran mencapai 6,4 juta ton. Terdiri dari pupuk urea 2,8 juta ton atau 70,13 persen dari alokasi 4,02 juta ton.

Pupuk SP-36 sebanyak 461.656 ton atau 76,94 persen dari alokasi 600.000 ton. Lalu pupuk ZA sebanyak 604.636 ton atau 71,13 persen dari alokasi 850.000 ton.

Kemudian pupuk NPK sebanyak 2,09 juta ton atau 78,03 persen dari alokasi 2,68 juta ton. Serta pupuk NPK formula khusus 3.166 ton atau 18,62 persen dari alokasi 17.000 ton, dan pupuk organik 421.157 ton atau 59,49 persen dari alokasi 720.000 ton.

Baca juga: Sri Mulyani Usul agar Investor ASEAN Buka Asuransi Umum di RI

"Untuk NPK, NPK formula khusus, dan organik diperkirakan cukup sampai dengan akhir Desember 2020, ini berdasarkan perhitungan dari komposisi atau penggunaan 5 tahun terakhir," ujar Sarwo.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, untuk Kementan bisa berinovasi agar penggunaan pupuk organik lebih dominan ketimbang pupuk kimia. Sehingga, kualitas lingkungan dan produk yang dihasilkan bisa terjaga.

"Dalam jangka pnjang, untuk pertanian tidak terus-menerus pupuk kimia, tapi bisa mandiri dengan kembangkan pupuk organik. Karena ini berkaitan dengan ketahanan lingkungan dan produk berkualitas, yang punya nilai jual tinggi dan nilai kesehatan yang tinggi," jelas dia.

Baca juga: Rapat Larut Malam Saat Weekend di DPR demi RUU Cipta Kerja



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X