Di UU Cipta Kerja Pegawai yang Kena PHK Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Apa Itu?

Kompas.com - 05/10/2020, 20:51 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyapa anggota DPR setelah memberikan berkas  pendapat akhir pemerintah kepada Pimpinan DPR saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyapa anggota DPR setelah memberikan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Pimpinan DPR saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari ini, Senin (5/10/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan melalui RUU Cipta Kerja terdapat skema perlindungan baru terhadap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) barupa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pandemi Covid tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit," ujar Airlangga ketika memberikan paparan usai pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna.

Baca juga: Pemerintah Jamin Cuti Haid dan Hamil Tidak Dihilangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Selain uang tunai, korban PHK juga akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mendapatkan akses infromasi untuk kembali masuk ke pasar tenaga kerja.

"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai," jelas Airlangga.

Program JKP tersebut berbeda dengan pesangon atau uang penghargaan masa kerja.

Di dalam draft UU Cipta Kerja pasal 46A dijelaskan program tersebut diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan,” tulis Pasal 46A ayat 1 beleid tersebut.

Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya oemerja yang telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan tersebut.

Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah; rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

“Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran,” tulis Pasal 46C UU Cipta Kerja.

Adapun ketentuan lebih rinci mengenai JKP tersebut akan tertuang dalam aturan turunan, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini yang Akan Dilakukan Erick Thohir

Jadi Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini yang Akan Dilakukan Erick Thohir

Whats New
Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

Rilis
Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Whats New
Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Whats New
Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Whats New
Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Whats New
Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Whats New
Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Whats New
IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

Whats New
Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Rilis
Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Work Smart
Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Whats New
Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X