Ini Alasan Pemerintah Pangkas Nilai Maksimal Pesangon

Kompas.com - 06/10/2020, 14:12 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. Hafidz Mubarak AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi mengubah besaran nilai maksimal pesangon yang didapatkan pekerja semula 32 kali gaji menjadi sebesar 25 kali gaji jika pekerja di-PHK.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10/2020). Aturan tersebut mendapat penolakan keras dari pihak buruh.

Hitungannya, pesangon diberikan oleh perusahaan hanya menjadi 19 kali upah, sedangkan sisanya 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja

Sebenarnya, apa alasan pemerintah memangkas nilai maksimal pesangon?

Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran hak pekerja itu disebut sebagai alasan pemerintah memangkas nilai maksimal pesangon.

Kompas.com telah mencoba menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengetahui data terbaru tingkat kepatuhan pembayaran pesangom, namun sampai berita ini ditayangkan masih belum ada balasan.

Pada Februari lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat, 2019, dari total 536 persetujuan bersama PHK, hanya 147 persetujuan bersama yang membayarkan uang kompensasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Atau sekitar 27 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73 persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU 13 tahun 2003," ujar Ida, dikutip Selasa (6/10/2020).

Berangkat dari data tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengubah nilai maksimal pesangon. Sebab, pada saat bersamaan banyak calon investor menilai angka pesangon yang dapat mencapai 32 kali upah jauh lebih tinggi dibanding negara lain.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X