Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker: Susunan Klaster Ketenagakerjaan Telah Lewati Uji Materi di Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 06/10/2020, 14:31 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -Buruh atau pekerja menuntut kepada pemerintah karena di dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan ini ada beberapa hal yang dinilai merugikan.

Seperti pekerja kontrak atau PKWT dikontrak seumur hidup, nasib outsourcing yang mendapatkan upah rendah, hak cuti, perusahaan mempekerjakan buruh secara eksploitatif dengan upah rendah, serta UMK dan UMSK yang dihapus.

Kendati telah disahkan, dapatkah pemerintah mengubah UU tersebut terutama pada klaster ketenagakerjaan?

Baca juga: Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menegaskan penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan telah dipertimbangkan melalui hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

"Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Nomor 13 Tahun 2003," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Lalu dijelaskan, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT.

Dia kembali menjelaskan bahwa syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan alih daya (outsourcing) masih tetap dipertahankan.

Bahkan UU Cipta memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Hal ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

Baca juga: Di UU Cipta Kerja Pegawai yang Kena PHK Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Apa Itu?

"Di samping itu, dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alih daya, RUU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS)," katanya.

Mengenai ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat, lanjut Ida, tetap diatur seperti UU eksisting (UU 13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini menurutnya, untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu di era ekonomi digital saat ini yang berkembang secara dinamis.

Penjelasan lainnya dari Ida yaitu UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP 78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.

Di dalam UU Cipta Kerja, menurut dia, juga memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil.

"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai upah minimum kabupaten/kota (UMK) tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud, maka UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum," ujarnya.

Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

Di dalam UU Cipta Kerja lanjut dia, juga mempertegas pengaturan mengenai “upah proses” bagi pekerja/buruh selama PHK. Pesangon PHK ini diatur mulai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-IX/2011.

"Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK Harap Program Penjaminan Polis Dapat Tingkatkan Kepercayaan Nasabah Asuransi

OJK Harap Program Penjaminan Polis Dapat Tingkatkan Kepercayaan Nasabah Asuransi

Whats New
Cara Buka Blokir ATM BCA Tanpa ke Bank dan Syarat yang Diperlukan

Cara Buka Blokir ATM BCA Tanpa ke Bank dan Syarat yang Diperlukan

Spend Smart
Jurus Pertamina Patra Niaga Layani Kebutuhan Energi Sampai ke Pelosok

Jurus Pertamina Patra Niaga Layani Kebutuhan Energi Sampai ke Pelosok

Whats New
Pemkab Lebak Berhasil Turunkan Inflasi dari 4 Persen Per Januari Jadi 2 Persen Pada Mei 2024

Pemkab Lebak Berhasil Turunkan Inflasi dari 4 Persen Per Januari Jadi 2 Persen Pada Mei 2024

Whats New
Minggu 23 Juni, MRT Beroperasi hingga Jam 24.00 untuk Dukung Jakarta International Marathon

Minggu 23 Juni, MRT Beroperasi hingga Jam 24.00 untuk Dukung Jakarta International Marathon

Whats New
Kekhawatiran Baru Setelah Tokopedia Lakukan PHK

Kekhawatiran Baru Setelah Tokopedia Lakukan PHK

Whats New
Jenis Metode Transfer Antarbank di Indonesia, Apa Saja?

Jenis Metode Transfer Antarbank di Indonesia, Apa Saja?

Work Smart
Holding BUMN Pariwisata InJourney Buka Lowongan Kerja Gaji Rp 15 Juta, Simak Syaratnya

Holding BUMN Pariwisata InJourney Buka Lowongan Kerja Gaji Rp 15 Juta, Simak Syaratnya

Whats New
Menteri BUMN Pertama RI Tanri Abeng Meninggal Dunia, Erick Thohir: Sosok yang Berjasa Besar untuk Negeri..

Menteri BUMN Pertama RI Tanri Abeng Meninggal Dunia, Erick Thohir: Sosok yang Berjasa Besar untuk Negeri..

Whats New
Harga Emas Terbaru 23 Juni 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 23 Juni 2024 di Pegadaian

Spend Smart
7 Penyebab Kartu ATM Terblokir dan Solusinya

7 Penyebab Kartu ATM Terblokir dan Solusinya

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 23 Juni 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 23 Juni 2024

Spend Smart
Tips Investasi Saham bagi Pemula, Apa Saja yang Harus Diperhatikan?

Tips Investasi Saham bagi Pemula, Apa Saja yang Harus Diperhatikan?

Work Smart
Harga Bahan Pokok Minggu 23 Juni 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Harga Bahan Pokok Minggu 23 Juni 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Pendaftaran Lowongan Kerja PT KAI Dibuka, Ini Linknya

Pendaftaran Lowongan Kerja PT KAI Dibuka, Ini Linknya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com