Kemenkeu Yakin UU Cipta Kerja Buat Sistem Perpajakan Lebih Sederhana

Kompas.com - 06/10/2020, 19:45 WIB
Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai membuat sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih mudah dan lebih terprediksi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, selama ini salah satu keluhan pengusaha atau investor untuk membangun bisnis di Indonesia adalah masalah perpajakan.

Hal itu membuat peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami peningkatan.

"Masalah pajak, itu yang jelas nomor paling jelek di EoDB, orang bayar pajak masih merasa sulit, itu aneh. Kami maunya bayar pajak sesimpel mungkin dan sepredictable mungkin," kata Febrio dalam disuksi secara virtual, Selasa (6/10/2020).

"Dan itu dibuat kepastian dalam omnibus law," sambung dia.

Baca juga: Dahlan Iskan: Dikira dengan UU Cipta Kerja Tenaga Kerja Akan Manggut-manggut...

Pada UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI kemarin, terdapat klaster Perpajakan yang memuat 4 pasal. Keempat pasal itu mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain masalah perpajakan, isu lain yang juga menjadi kendala Indonesia untuk bisa meningkatkan peringkat EoDB yakni dalam hal kemudahan untuk memulai usaha.

Bank Dunia menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-73 dari 190 negara dengan skor kemudahan berusaha 69,6 pada tahun ini. Peringkat itu meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 68,2. Namun, peringkat EoDB Indonesia cenderung stagnan di posisi 73 sejak 2019.

Sementara pada kemudahan dalam membayar pajak, Indonesia berada pada peringkat ke-81 dari 190 negara. Skornya 75,8, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 68,4. Febrio berharap skor dan peringkat kemudahan membayar pajak Indonesia akan terus meningkat setelah UU Cipta Kerja berlaku.

"Itu yang sebenarnya mendominasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyederhanakan proses untuk membangun usaha, untuk startup. Jangan sampai orang yang punya ide, cepat menghasilkan produk, membuat lapangan kerja, susah izinnya," ucap Febrio.

Baca juga: Kemenkeu: UU Cipta Kerja Jadi Modal Pemulihan Ekonomi 2021

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.