Serikat Pekerja Indonesia Power: Aspirasi Kami Masuk Telinga Kiri, Keluar Telinga Kanan

Kompas.com - 06/10/2020, 20:15 WIB
Aksi demonstrasi tolak Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/3/2020) KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAAksi demonstrasi tolak Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) PS Kuncoro mengatakan, Omnibus Law berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan.

Ini karena menurut dia, putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015, tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja.

Hal ini mengakibatkan adanya pelanggaran UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), tenaga listrik yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai negara. Ujungnya berpotensi akan mengakibatkan kenaikan tarif listrik ke masyarakat.

Baca juga: Kemenkeu: Kami Bersyukur Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan DPR...

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak-pihak terkait akan dampak buruk yang ditimbulkan jika Omnibus Law dilakukan. Tetapi aspirasi dan masukan yang kami sampaikan hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga tangan," tegasnya melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Sebelumnya, kata Kuncoro, para "wakil rakyat" telah berjanji akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pegangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

"Tapi nyatanya dalam pembahasan subklaster ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan," ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kata Luhut, Pengesahan Omnibus Law Penting untuk Mudahkan Investasi

Oleh karena itu, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan meminta Omnibus Law yang sudah disahkan segera dibatalkan. Terlebih lagi, beleid ini ditolak oleh banyak elemen masyarakat. Tidak hanya buruh, tetapi juga mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat, akademisi, penggiat HAM, dan sebagainya.

"Presiden harus mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan Perppu yang menunda pemberlakuan Omnibus Law UU Cipta Kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Toh hal itu untuk kepentingan rakyatnya sendiri," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.