Kata Menaker Soal Mogok Nasional: Tidak Relevan, Lupakan Rencana Itu!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta kepada sejumlah elemen serikat buruh untuk membatalkan aksi Mogok Nasional Oktober 2020.

Gerakan tersebut merupakan respon buruh yang menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (7/10/2020) lalu. Menurut Ida, mogok nasional rawan jadi penyebaran virus corona.

"Terkait rencana teman-teman (buruh) yang akan melakukan mogok nasional, saya minta dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi yang jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan dan untuk berkumpul, menjaga jarak karena pandemi Covid-19 masih tinggi dan belum ada vaksinnya sampai sekarang," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).

Ia mengklaim, pihaknya selalu membuka diri untuk berdialog dengan serikat buruh yang masih menolak pasal-pasal di UU Cipta Kerja. Kata dia, dialog lebih diutamakan ketimbang aksi turun ke jalan.

Baca juga: Menaker Buat Surat Terbuka bagi Buruh yang Mogok Kerja, Ini Isinya

"Banyak aspirasi teman-teman yang kita sudah akomodir seperti PKWT, outsourcing, syarat PHK. Semua masih tetap mengacu pada UU lama UU Nomor 13 Tahun 2003. Soal upah juga masih kita akomodir dengan adanya upah minimum kabupaten kota," ucap Ida.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, aksi mogok nasional sangat berisiko jadi klaster baru penyebaran pandemi dan justru bisa membahayakan keluarga peserta aksi.

"Karena sudah diakomodir, menurut saya jadi tidak relevan. Lupakan rencana itu, saya ajak kita tidak mengambil risiko yang bisa membahayakan kita semua. Istri, suami, dan anak-anak juga harus tetap dijaga agar sehat," tegas Ida.

Ia menuturkan, proses pembuatan draf RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Cipta Kerja sudah melalui proses yang panjang. Kemnaker membuka diri bagi serikat buruh yang datang untuk berdialog langsung.

Baca juga: Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja

"Saya ahak duduk bareng dengan semangat melindungi bagi yang sudah bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih menganggur. Saya tunggu kehadiran di meja dialog," ucap Ida.

"Kita bisa menemukan jalan tengah yang menenangkan kita semua. Kita semua berupaya menyalakan lilin, bukan kegelapan," tambah dia.

Respon serikat buruh

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan kendati omnibus law UU Cipta Kerja telah disahkan, sebanyak 32 konfederasi serikat buruh tetap melanjutkan aksi Mogok Kerja Nasional yang berlangsung dari 6 hingga 8 Oktober 2020.

Dalam aksi mogok kerja nasional itu, menurut Said Iqbal, buruh akan tetap menyuarakan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Adapun yang dikritik dari omnibus law yaitu tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.

Baca juga: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja

Selanjutnya, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003,” tegas dia.

Lebih lanjut, kata dia, mogok kerja nasional ini akan diikuti 2 juta buruh. Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok kerja nasional meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Kemudian Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

Baca juga: Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja