Ekonom Yakin Pengesahan UU Cipta Kerja Tak Diikuti PHK Besar-besaran

Kompas.com - 07/10/2020, 11:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro, yakin pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang tak diikuti oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas.

"Kami optimistis pengesahannya tidak akan diikuti oleh PHK meluas yang dapat menekan pendapatan masyarakat, merugikan konsumsi domestik, dan memperpanjang pemulihan PDB," kata Satria dalam laporannya, Rabu (7/10/2020).

Satria menyebutkan, dalam UU kontroversial itu, perlindungan untuk pekerja tetap utuh, seperti adanya pembayaran pesangon untuk PHK meski terdapat sedikit pengurangan dalam bonus apresiasi.

Baca juga: Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja

Kemudian, sebagian kecil dari uang kompensasi PHK akan ditanggung oleh program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sebagiannya dibiayai oleh APBN dengan rasio 1:3.

"Skema Upah Minimum Provinsi/Daerah (UMR) akan tetap diberlakukan, dengan besaran gaji yang disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah," ucap Satria.

Satria juga menilai, omnibus law Cipta Kerja dapat menyederhanakan persyaratan yang berlapis dan bertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena adanya pengambilan keputusan ekonomi yang lebih terpusat.

Hal ini mampu menghilangkan ketidakpastian investasi yang akan membantu menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dan mendorong pertumbuhan PDB dalam jangka panjang.

Dalam beleid, pejabat pemerintah dapat membuat keputusan strategis melalui sarana online seperti e-mail. Pejabat pemerintah harus membuat keputusan dalam waktu 10 hari setelah setiap permintaan dan dokumen pendukungnya diserahkan.

Baca juga: Pesangon PHK Jadi Hanya 25 Kali Upah di UU Cipta Kerja, Simak Perhitungannya

Di luar batas waktu tersebut, permintaan apa pun secara hukum akan dianggap telah disetujui. 

Lalu, status hukum presiden atas menteri dan pemimpin daerah sekarang meningkat. Peraturan presiden (Perpres) memiliki keunggulan di atas peraturan menteri atau peraturan provinsi.

"Pemerintah pusat atau menteri juga dapat membatalkan kebijakan dan peraturan pemda. Gubernur dapat mengesampingkan peraturan daerah yang diberlakukan oleh bupati dan wali kota, jika mereka mewakili pemerintah pusat," papar Satria.

Selanjutnya soal pembentukan badan investasi satu atap regional. Pimpinan daerah wajib mendirikan PTSP di tingkat daerah dan yang tidak memberikan layanan penanaman modal akan dikenakan sanksi administratif.

"Sanksi administratif dua kali berturut-turut akan menyebabkan menteri atau pemerintah pusat mengambil alih proses persetujuan investasi," sebut Satria.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

BrandzView
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Work Smart
BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.