Gelontorkan Dana PEN Rp 111 Miliar untuk Terumbu Karang, Menteri Edhy Targetkan Serap 11.000 Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp 111,2 miliar untuk program restorasi terumbu karang di 5 pantai Provinsi Bali.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, anggaran itu merupakan anggaran APBN KKP yang bersumber dari dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Restorasi terumbu karang di Provinsi Bali akan dibangun dengan anggaran APBN KKP yang bersumber dari dana PEN sebesar Rp 111,2 miliar, dengan target kebun karang seluas 50 hektar yang terpasang di 5 lokasi," kata Edhy dalam konferensi video, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Airlangga Yakin Anggaran PEN Bisa Terealisasi 100 Persen hingga Akhir Tahun

Edhy menerangkan, selain untuk menjaga ekosistem laut, program tersebut ditargetkan mampu menyerap 11.000 tenaga kerja.

Tenaga kerja akan berasal dari pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga program restorasi mampu menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat pesisir.

"Akan melibatkan organisasi masyarakat yang punya kompetensi profesional di bidang restorasi karang, dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seperti pelaku usaha wisata di bidang perhotelan, operator, pemandu wisata, UMK, dan masyarakat pesisir lainnya," ungkap Edhy.

Adapun 5 daerah yang akan menjadi daerah restorasi, antara lain Pantai Serangan, Pantai Pandawa, Pantai Buleleng Tengah, Pantai Sanur, dan di Nusa Dua.

Dalam pengembangannya, program akan berbasis pada kajian riset, yang dilakukan bersama LIPI dan BRSDM KP. Begitupun melibatkan akademisi dari beberapa universitas di Bali.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Sebut Kinerja Perbankan Tidak Seburuk Prediksi

Struktur tranplantasi karang akan disusun sesuai habitat dan tema masing-masing lokasi. Berbagai metode transplantasi akan dipadukan.

Melalui kegiatan restorasi, nantinya pantai-pantai tersebut bisa menjadi wisata atraksi bawah laut dan ladang edukasi.

"Saya berharap masyarakat penerima bantuan akan mengelola kawasan wisata air ini secara berkelanjutan. Organisasi masyarakat diharapkan agar tetap terus mendampingi masyarakat dalam mengelolanya," pungkas Edhy.

Baca juga: KKP kembali Tangkap 2 Kapal Maling Ikan, Kali Ini di Samudera Pasifik