Di UU Cipta Kerja, Pemerintah Atur Ketentuan Kapal Asing Tangkap Ikan di RI

Kompas.com - 07/10/2020, 18:36 WIB
Ilustrasi lautan, mahluk laut, virus di lautan Keiki/ShutterstockIlustrasi lautan, mahluk laut, virus di lautan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengatur ketentuan mengenai kapal asing yang beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam UU omnibus law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).

UU ini mengubah ketentuan di UU sebelumnya, yakni UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 27 bagian Kelautan dan Perikanan. Pasal 27 ayat (2) menyebut, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah.

Baca juga: KKP: Dua Dirjen Positif Covid-19, Menteri Edhy Prabowo Sudah Sehat

Di pasal 30, pemerintah akan memberikan izin berusaha kepada asing yang harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara RI dengan negara bendera kapal.

Adapun perjanjiannya harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian perikanan tersebut.

Saat Kompas.com mengonfirmasi ke KKP menganai izin kapal asing yang menangkap ikan di wilayah ZEEI ini, mereka mengaku belum mendapat salinan UU secara resmi.

"Hingga saat ini saya dan juga kolega di Biro Hukum belum terima salinan UU yang telah diotentifikasi. Jika telah ada, nanti kami update," kata Kepala Biro Humas & KLN KKP, Agung Tri Prasetyo kepada Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Selanjutnya, di antara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 27A. Pasal 27A ayat (3) menyebut, setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha, dikenai sanksi administratif.

Baca juga: Isi Lengkap UU Cipta Kerja Bisa Diunduh di Sini

Ketentuan mengenai sanksi administratif ini selanjutnya akan diatur oleh peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), baik itu mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Sedangkan di UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebut, setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan ZEEI wajib memiliki SIPI.

Pasal 28 ayat (2) menjelaskan, setiap orang yang memiliki maupun mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan negara RI wajib memiliki SIKPI.

Baca juga: KKP Kembali Amankan 8 Pelaku Destructive Fishing

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BEI: Penghapusan Kode Broker untuk Cegah Aksi 'Goreng' Saham

BEI: Penghapusan Kode Broker untuk Cegah Aksi "Goreng" Saham

Whats New
Sebelum Beli Dollar AS, Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini

Sebelum Beli Dollar AS, Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini

Spend Smart
Harga Emas Antam Naik Rp 6.000, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Naik Rp 6.000, Simak Daftar Lengkapnya

Spend Smart
PPnBM 0 Persen Mulai Berlaku, Ini Sederet Jenis Mobil dan Alasan Pemberian Insentif Diskon Pajak

PPnBM 0 Persen Mulai Berlaku, Ini Sederet Jenis Mobil dan Alasan Pemberian Insentif Diskon Pajak

Whats New
Begini Nasib Karyawan Outsourcing di Peraturan Terbaru Jokowi

Begini Nasib Karyawan Outsourcing di Peraturan Terbaru Jokowi

Whats New
Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri

Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri

Whats New
IHSG Awal Sesi Melaju, Rupiah Masih Tertatih...

IHSG Awal Sesi Melaju, Rupiah Masih Tertatih...

Whats New
Franchise Apotek Ini Buka 10 Lowongan untuk SMK hingga S1, Simak Persyaratannya

Franchise Apotek Ini Buka 10 Lowongan untuk SMK hingga S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Harga Minyak Mentah Terus Menguat, Harga BBM di AS Merangkak Naik

Harga Minyak Mentah Terus Menguat, Harga BBM di AS Merangkak Naik

Whats New
Bagaimana Proyeksi IHSG di Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bagaimana Proyeksi IHSG di Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Menperin Sebut Toyota Siapkan Rp 28 Triliun untuk Produksi Mobil Hibrida dan Listrik di Indonesia

Menperin Sebut Toyota Siapkan Rp 28 Triliun untuk Produksi Mobil Hibrida dan Listrik di Indonesia

Whats New
Aturan Baru Jokowi: Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama

Aturan Baru Jokowi: Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama

Work Smart
DP KPR Rumah Nol Rupiah Berlaku Hari Ini, Simak Ketentuannya

DP KPR Rumah Nol Rupiah Berlaku Hari Ini, Simak Ketentuannya

Spend Smart
Manulife Bayar Klaim Rp 5,5 Triliun Sepanjang 2020

Manulife Bayar Klaim Rp 5,5 Triliun Sepanjang 2020

Whats New
Sri Mulyani Lakukan Pertemuan dengan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20, Ini Isinya

Sri Mulyani Lakukan Pertemuan dengan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20, Ini Isinya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X