Fintech Bisa Bantu Dongkrak Inklusi Keuangan dan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah pandemi, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penanganan, baik dalam kebijakan bidang kesehatan, keamanan, termasuk juga perekonomian.

Terkait perelonomian, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian dan memegang peran penting dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program PEN, antara lain program KUR (kredit usaha rakyat) klaster, Laku Pandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro, dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).

Baca juga: Mahasiswa Perlu Edukasi Fintech, Ini Alasannya

Berbagai inisiatif tersebut dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang saat ini telah berjumlah 195 tim di berbagai daerah di Tanah Air.

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menjelaskan, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Kami meyakini, dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan, diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi,” kata Tirta dalam pembukaan BIK (Bulan Inklusi Keuangan) 2020," jelas Tirta dalam keterangan resmi, Rabu (7/10/2020).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, inklusi keuangan mempunyai peranan penting untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada UMKM guna meningkatkan kegiatan usaha.

Baca juga: Fintech Siap Bantu Percepat Penyaluran PEN ke UMKM

“Percepatan pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka menjadi meningkat kembali seperti kondisi normal. Kemudian gerakan menabung menjadi prioritas selanjutnya, karena perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil,” ujar Iskandar.

Ia berpandangan, gerakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) diharapkan dapat mendongkrak indeks inklusi keuangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dari 76 persen menjadi di atas 90 persen dalam waktu 3 tahun ke depan.

“Indeks inklusi keuangan Indonesia saat ini masih 76,2 persen. Walaupun sudah naik pesat tapi indeks ini masih di bawah China dan India yang telah mencapai 80 persen pada tahun 2019,” ungkap Iskandar.